PKB Tunggu Sikap Resmi PDIP.Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu

Jakarta, law-justice.co - Ketua DPP PDI Perjuangan, sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan tak ada instruksi dari PDIP terkait hak angket Pemilu 2024.

Terkait hal itu, Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan masih menunggu sikap resmi dari Fraksi PDIP.

Daniel Johan mengatakan semua pihak menunggu sikap PDIP.

Terlebih calon presiden (Capres) yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo, yang pertama kali mengatakan wacana tersebut.

"Ya masyarakat dan semua pihak menunggu kepemimpinan sahabat PDIP," katanya dikutip dari Detik.

Namun, Daniel Johan tidak mengetahui apa langkah yang akan diambil oleh PDIP. Namun, dia menyebut Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, pernah mengatakan tunggu momentum.

"Tidak paham, tapi Sekjen Mas Hasto, sempat menjelaskan hanya menunggu momentum, jadi kita tunggu saja," katanya.

Soal hak angket Pemilu, PKB mengatakan menunggu sikap dari fraksi lain.

"Kita tunggu fraksi lain sehingga angket menjadi efektif menghasilkan perbaikan, bukan hanya berhasil diajukan tapi tanpa hasil," katanya.

Sebelumnya, Puan menyampaikan hal ini usai memimpin rapat paripurna DPR RI hari ini, Kamis 28 Maret 2024. Sebelum hadir ke DPR hari ini, Puan melaksanakan tugas di luar negeri sebagai pimpinan parlemen Indonesia.

"Belum, belum ada pergerakan. Belum ada pergerakan," jelas Puan Maharani menjawab pertanyaan soal hak angket.

Wacana hak angket ini pertama kali diembuskan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sempat menanggapi wacana hak angket dengan menyatakan menunggu sikap resmi PDIP.

Mengenai hal ini, Puan memberikan penjelasan soal mekanisme hak angket di UU MD3 dan Tata Tertib DPR.

"Jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh 2 fraksi, ada kemudian oleh 25 orang. Kalau kemudian itu memang sudah ada, pimpinan tentu saja akan menunggu bagaimana. Sampai sekarang kan belum ada. Jadi ya kita lihat," ungkap Puan.***