Ini Alasan Jokowi Minta ASN Tidak Serentak Datang ke IKN

Jakarta, law-justice.co - Otorita IKN mengungkap pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak berbondong-bondong pindah sekaligus ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos mengatakan ada 47 tower hunian yang dipersiapkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di IKN, di mana akan rampung seluruhnya pada Desember 2024. Dari jumlah itu, ada 12 tower rumah susun yang selesai Juni 2024 mendatang.

Akan tetapi, ia menyebut ada kendala terkait pemindahan PNS hingga TNI/Polri tersebut. Salah satunya adalah berbenturan dengan upacara HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 mendatang yang akan dihadiri 6.800 undangan.

"Penerbangannya pun dipesan oleh Presiden (Jokowi) tidak boleh terganggu. Jumlah penerbangan ke Balikpapan kalau kita pindahkan ribuan orang, berapa flight dibutuhkan? Ke Balikpapan dan Samarinda," ungkapnya dalam Sosialisasi dan Diskusi Terkait Kesiapan Pemindahan Ibu Kota Negara di Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu 20 Maret 2024.

"Enggak mungkin satu hari flight ke Balikpapan isinya PNS atau ASN semua. Kan orang sana (Kalimantan Timur) juga pengin mondar-mandir, ada yang bisnis, dan sebagainya. Kita harus berbagi," imbuhnya.

Oleh karena itu, Jaka mengatakan perlu mekanisme pemindahan ASN ke IKN dengan mulus. Tak hanya memindahkan para abdi negara, melainkan memastikan bagaimana logistik untuk mengisi apartemen atau hunian tersebut.

Otorita menjelaskan ada begitu banyak petugas upacara yang bakal hadir di IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Saking banyaknya, 12 tower rumah susun yang tadinya dipersiapkan untuk ASN akan digunakan para petugas upacara untuk sementara waktu.

"Petugas upacaranya saja hampir 1.500 orang, mau tinggal di mana? Nah, akhirnya kemungkinan itu (12 tower) dipakai dulu oleh yang akan upacara plus mereka ASN yang betul-betul orang Sekretariat Negara (Setneg) dan sebagainya yang pindah," jelas Jaka dilansir dari CNN Indonesia.

"Pelaksanaan pemindahan yang cukup besar-besaran diharapkan setelah 17 Agustus (2024) supaya tidak chaos," tandasnya.***