Anggaran Diblokir Sri Mulyani Rp453 M, Mentan Amran Lapor DPR RI

Kamis, 14/03/2024 11:44 WIB
Mentan Amran Sulaiman (Koran Seruya)

Mentan Amran Sulaiman (Koran Seruya)

Jakarta, law-justice.co - Menteri Pertanian (Mentan RI), Amran Sulaiman mengatakan kementeriannya ikut terimbas kebijakan automatic adjustment atau pemblokiran sementara anggaran oleh Menteri Keuangan (Menkeu RI), Sri Mulyani.

Pasalnya kata dia, karea kebijakan itu, anggaran kementeriannya terblokir Rp453 miliar di tahun ini.

Menurutnya, pemblokiran anggaran sementara ini sejalan dengan surat Kementerian Keuangan bertanggal 29 Desember 2023 perihal automatic adjustment.

"Belanja K/L di Kementan dibebankan automatic adjustment sebesar Rp453,04 miliar," ujar Amran kepada Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja pada Rabu (13/3).

Amran menekankan ini hanya sebagai bentuk laporan pagu anggaran Kementan tahun ini. Namun, penahanan sementara anggaran tidak mempengaruhi program kerja di kementeriannya.

"Blokir automatic adjustment tersebut tidak mengurangi total pagu anggaran Kementan tapi hanya memblokir anggaran pada program kegiatan eksisting dengan memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan pada surat Menkeu," jelasnya.

Sebelumnya, Kemenkeu mengakui membekukan atau memblokir anggaran Kementerian/Lembaga (KL) hingga Rp50,14 triliun di 2024 melalui kebijakan Automatic Adjustment. Kebijakan ini juga pernah dilakukan pada 2023.

Kebijakan ini pertama kali diterapkan pada 2022 lalu dengan total anggaran yang dicadangkan sebesar Rp24,5 triliun dari seluruh KL. Sedangkan, 2023 dan 2024 anggaran yang dibekukan hampir sama yakni Rp50 triliun.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan kebijakan ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengantisipasi krisis tak terduga di tahun ini.

"Sesuai arahan Presiden saat penyerahan DIPA tahun 2024, saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di tahun 2024," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada awak media pada Jumat (2/2) lalu.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar