Ini Sorotan Media Asing Soal Target Ekonomi Prabowo 8%

Jakarta, law-justice.co - Target pertumbuhan ekonomi calon presiden (capres) RI Prabowo Subianto mendapat sorotan media asing. Ini terjadi setelah calon nomor urut 2 itu unggul dalam quick count dan real count sementara KPU RI, yang membuatnya diyakini mengamankan kursi kepresidenan.

Media bisnis asal Singapura, Business Times, menyoroti bagaimana Prabowo optimis dalam mencapai target ini dalam lima tahun. Dalam artikelnya "Indonesia`s Prabowo aims high, shoots for 8% GDP growth in next 5 years", disinggung bahwa target sebesar 8% ini lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini sebesar 7%.

"Target 8% juga lebih tinggi dari perkiraan bank sentral yang menyatakan bahwa negara ini kemungkinan hanya akan tumbuh sekitar 4,7 hingga 5,3% dalam dua tahun ke depan, karena ketidakpastian yang terus-menerus dari luar negeri," tulis media itu dikutip Rabu 6 Maret 2024.

"Pertumbuhan tahunan sebesar 8% diharapkan dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) per kapita negara tersebut menjadi US$25.000 (Rp 392 juta) pada tahun 2045, dan menciptakan 10 juta lapangan kerja," tambahnya.

Kantor berita bisnis lainnya, Straits News Global, juga menyoroti ambisi besar Prabowo ini melalui artikel "Indonesia`s Presumed President Vows To Push Economic Growth To 8%". Sama seperti Business Times, media itu menyebut perkiraan pertumbuhan tersebut bisa dibilang ambisius.

Ini mengingat perekonomian Indonesia yang belum tumbuh di atas level sekitar 5%. Bahkan, tambahnya, ini terjadi dalam satu dekade terakhir.

"Indonesia adalah salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan berada di garis depan rantai pasokan kendaraan listrik karena cadangan nikel yang sangat besar," lapor media itu lagi.

"Janji kampanyenya mencakup reformasi dan privatisasi badan usaha milik negara di Indonesia," tambahnya.

Sementara Financial Times dan Reuters menyoroti Prabowo yang berniat untuk mempertahankan kekuatan fiskal dan meningkatkan pengumpulan pajak. Ini mengatasi kekhawatiran para ekonom dan investor bahwa ia dapat menerapkan kebijakan populis yang akan menguji ketahanan fiskal Indonesia.

Diungkit bagaimana salah satu janji kampanye utamanya adalah memberikan makanan dan susu gratis kepada anak-anak sekolah di seluruh negeri. Ini akan memakan biaya Rp460 triliun, sekitar 2% dari PDB RI.

Keduanya juga menyoroti pernyataan Prabowo lainnya soal pemerintahannya akan bertindak secara demokratis. Tapi, ia mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia yang "berantakan" masih memerlukan perbaikan.

"Demokrasi sangat-sangat melelahkan. Demokrasi sangat berantakan, demokrasi sangat, sangat mahal. Dan kami masih belum puas dengan demokrasi kami. Ada banyak ruang untuk perbaikan," kutip keduanya memuat Prabowo.***