Ramai-ramai Tolak Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS

law-justice.co -  Meskipun belum resmi memenangkan Pilpres, namun Paslon 02 selaiknya sudah mendapat restu kemenangan dari Presiden Joko Widodo. Meskipun belum ada pengumuman resmi dari KPU, namun Jokowi tampaknya bakal segera mengeksekusi makan siang gratis yang merupakan proram andalan tim Prabowo-Gibran.

Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengusulkan agar biaya simulasi program makan siang gratis capres-cawapres Prabowo-Gibran bakal dibiayai dengan  dana Bantuan Operasional Sekolah atau (BOS).

"Kami mengusulkan pola pendanaannya melalui Bantuan Operasional Sekolah spesifik atau BOS Spesifik atau BOS Afirmasi khusus menyediakan makan siang untuk siswa," ujar Airlangga Hartarto, sebelum simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang pada Kamis, 29 Februari 2024.

Jatah dana BOS untuk Kementerian Pendidikan setiap tahunnya adalah 20 persen dari APBN. Dana BOS sendiri, tiap tahunnya hanya berkisar Rp53 triliun. Penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis rasanya tidak memungkinkan karena menurut  perhitungan Bappenas memerlukan Rp185 trilun untuk 70 juta siswa dengan harga per porsi Rp15 ribu.

Selanjutnya sejumlah suara menolak penggunaan dana BOS untuk program makan siang semakin marak. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menolak rencana program makan siang gratis Prabowo-Gibran yang disebut akan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri beralasan tenaga pendidik maupun infrastruktur sekolah di berbagai daerah saat ini masih banyak bergantung pada dana bantuan itu.

“Sebagian besar dana BOS dipakai untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer. Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Sebab ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS,” kata Iman dalam keterangannya, Minggu (3/3/2024). 

 Masalah berikutnya adalah anggaran BOS yang saat ini diambil dari APBN dianggap belum cukup untuk menyejahterakan guru, memperbaiki fasilitas sekolah, dan memajukan kualitas pendidikan Indonesia secara keseluruhan. Dirinya menilai bahwa pemerintah mestinya berfokus mengatasi persoalan tersebut, alih-alih menambah beban dana BOS sebatas untuk program makan siang gratis. Pihaknya juga menyoroti alokasi dana BOS yang menurun setiap tahunnya. “Misal, dari 2022 ke 2023, dana BOS berkurang hingga Rp539 miliar. Jadi, kalau menggunakan dana BOS, dikhawatirkan akan mengorbankan pembiayaan sektor lain yang lebih esensial dalam belanja sekolah, seperti upah guru honorer," lanjut Iman.

Sementara, Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyebutkan pendanaan program makan siang gratis ini akan semakin mengurangi dana pendidikan. "Ini dana untuk pendidikan sudah sedikit," katanya, Jumat (1/3/2024) sebagaimana dikutip Tempo.

Makan siang gratis hanyalah program konsumtif bukan produktif yang menurut Esther tidak menyentuh akar pengembangan kualitas sumber daya manusia atau SDM

Ia juga mengatakan jumlah jatah dana BOS masih sangat sedikit mengingat porsinya dari produk domestik bruto atau PDB hanya berkisar tiga sampai empat persen. "Jadi, masih sangat kecil sekali dibandingkan Malaysia saja yang sudah 10 persen lebih dari PDB," ujarnya. "Kalau dana pendidikan saja masih kecil terus dikurangin lagi. Kalau menurut saya ya lebih baik programnya itu yang sifatnya produktif gitu, kalau ini kan konsumtif. Multiplier effect-nya hanya bisa dirasakan pada jangka pendek," katanya.