Ini Respons Menteri Kesehatan Budi Gunadi Soal Program Makan Siang

Jakarta, law-justice.co - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku belum ada pembahasan detail terkait anggaran Rp15 ribu per anak untuk program makan siang gratis dalam sidang kabinet Joko Widodo, Senin 26 Februari 2024 kemarin.

Budi Gunadi Sadikin lantas berkelakar saat ditanya apakah Rp15 ribu per anak cukup untuk memenuhi asupan gizi anak.

"Sekarang saya tanya, wartawan kalau makan Rp15 ribu kenyang apa enggak?" tanya Budi.

"Enggak," jawab awak media.

"Nah, kalau di Yogya cukup," seloroh Budi.

Di sisi lain, Budi menduga anggaran program makan siang gratis akan lebih besar ketimbang porsi makan dalam kampanye `isi piring ku` yang digaungkan Kemenkes selama ini.

"Kalau anggaran, mereka pasti lebih besar dugaan saya. Karena makannya lebih banyak, `Isi piring ku` kan untuk lima tahun ke bawah," jelasnya.

Budi juga mengungkapkan rapat kemarin hanya membahas soal persiapan dan penghitungan anggaran program andalan untuk presiden berikutnya. Budi menyebut pemerintah belum membahas porsi asupan dan pemenuhan gizi seimbang dalam program makan siang dan susu gratis.

"Nah itu belum dibicarakan ya, belum dibicarakan," ungkap Budi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut setiap orang yang menjadi penerima manfaat Program Makan Siang Gratis akan menerima jatah Rp15 ribu per anak dari kebijakan yang dijanjikan Prabowo-Gibran tersebut. Jatah itu di luar untuk susu gratis.

"Per anak kira-kira Rp15 ribu," kata Airlangga di Jakarta, Senin 26 Februari 2024 seperti dikutip dari Antara.

Airlangga mengatakan besaran jatah itu akan diterapkan secara merata di semua wilayah Indonesia. Namun dirinya belum bersedia mengungkap secara spesifik wilayah mana yang akan mendapatkan program makan siang dan susu gratis bagi anak-anak.

Adapun program makan siang gratis digagas oleh calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran. Program akan menyasar 82,9 juta orang tak mampu. Gibran pernah menyebut total anggaran untuk melaksanakan program tersebut mencapai Rp400 triliun per tahun.

Program ini pun mulai dibahas oleh Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar Senin 26 Februari 2024 kemarin.