Didesak Jangan Standar Ganda,
PDIP Harus Tarik Semua Menteri di Kabinet Jika Mau Gulirkan Hak Angket
Menurut Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDI-P, partai ini bisa mencapai usia 51 tahun hari ini karena besarnya kekuatan rakyat, bukan karena presiden ataupun menteri sekalipun diucapkan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu (10/1/2024). HUT ke-51 PDIP mengusung tema Satyam Eva Jayate yang berarti kebenaran pasti menang. PDIP menggelar HUT kali ini dengan sederhana dan hanya mengundang 51 tamu undangan VVIP untuk hadir di ruang utama. Robinsar Naing
Jakarta, law-justice.co - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mendesak Partai Demorkasi Indonesia Perjuangan (PDIP) harus tegas dalam bersikap.
Kata dia, jika ingin menggulirkan hak angket DPR untuk menyikapi dugaan kecurangan Pemilu 2024, maka sudah sepatutnya PDIP menarik semua menterinya dari Kabinet Indonesia Maju.
Pasalnya kata dia, hingga kini PDIP masih bagian dari parpol koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin.
“Kalau PDIP memelopori hak angket dan sekarang karena bagaimanapun PDIP masih di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf maka mestinya menteri-menterinya mundur,” katanya seperti melansir rmol.id, Selasa (27/2).
Menurut dia, jika PDIP memelopori hak angket DPR namun para menteri partai banteng moncong putih masih di dalam kabinet maka hal itu menjadi aneh. Sebab, sama saja PDIP menggunakan standar ganda atu double standard.
“Ya bergerak saja sebagai pihak oposisi. Sehingga sangat jelas sikapnya kritis terhadap pemerintah terhadap Jokowi. Jadi jangan bermain di dua wilayah. Di satu sisi ada di kabinet di sisi lain mengkritisi Jokowi,” kata Ujang.
“Jadi rakyat menilainya PDIP punya sikap yang jelas terkait persoalan pemilu. Maka ya cabut saja dan keluar dari kabinet lalu kritik keras soal Jokowi,” demikian Ujang.
Komentar