Dipimpin Din Syamsuddin, Ratusan Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang

Jakarta, law-justice.co - Sebanyak ratusan tokoh dari kelompok masyarakat Gerakan Pemilu Bersih menolak adanya penyelenggaran pemungutan suara dengan kecurangan.

Hal tersebut ditegaskan dalam konferensi persnya di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).

“Kami dengan penuh kesadaran dan keyakinan menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara Pilpres 2024 yang sedang berlangsung dan kelanjutannya," kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin.

Di samping itu, kelompok Gerakan Pemilu Bersih turut prihatin dengan pelaksanaan Pilpres 2024. Pasalnya, penyelenggaraan pemilu saat ini jauh dari nilai-nilai demokrasi bangsa yang jujur dan berkeadilan.

"Serta etika politik berdasarkan agama dan budaya bangsa, khususnya prinsip kejujuran dan keadilan," ujarnya, menegaskan.

Din pun menyebut kecurangan Pilpres 2024 sudah terpantau jauh sebelum masa kampanye berlangsung. Karena itu, ia menilai bentuk kecurangan ini dapat dikategorikan sudah terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

“Hal demikian ditandai adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah melibatkan sekitar 54 juta pemilih, seperti yang diajukan oleh pihak tertentu ke KPU, yang tidak diselesaikan dengan baik," ungkapnya.

Selain itu, dia menyoroti dugaan kecurangan rekapitulasi suara berasal dari luar negeri. Hal tersebut didukung oleh keterangan para ahli saat menganalisa masalah yang terjadi dalam alat bantu, yakni Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU.

"Berdasarkan keterangan para ahli, adanya indikasi rekayasa kecurangan melalui IT KPU yang servernya berada di luar negeri dan dirancang menguntungkan paslon 02," tuturnya.

Dalam acara deklarasi setidaknya terdapat 100 tokoh bangsa yang turut meramaikan. Di antaranya ada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, mantan Menteri Agama Fachrul Razi, dan mantan Wakapolri Komjen Oegroseno.