Ini yang Dikhawatirkan YLBHI dan Walhi Apabila Prabowo Jadi Presiden

Jakarta, law-justice.co - Seperti diketahui, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul sementara dalam versi hitung cepat atau quick count Pemilu 2024.

Terkait hal itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia menilai situasi ini sebagai alarm tanda bahaya. Apalagi, jika hasil real count atau perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum atau KPU sama atau jauh tak berbeda dengan hasil quick count.

Sementara Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mengkhawatirkan penuntasan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM tak akan ada kemajuan jika Prabowo menjadi presiden.

YLBI: Penyelesaian kasus HAM mandek

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur menilai jika Prabowo menjadi presiden maka penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM tak akan ada kemajuan.

“Seperti penculikan itu tak ada kemajuan karena menyangkut dirinya (Prabowo). Jadi kita sangat khawatir penyelesaian HAM masa lalu itu akan mandek, tertutup, bahkan mundur,” katanya seperti melansir tempo.co, Jumat 16 Februari 2024.

Dia kemudian juga menyoroti bagaimana cara pandang Prabowo terhadap konflik di Papua. Menurut Isnur, Prabowo kerap kali memberikan rencana solusi-solusi konflik dengan pendekatan militeristik.

“Dia memandang Papua adalah separatis, jadi ke depan situasi Papua akan mengeras,” jelasnya.

Pandangan Prabowo yang cenderung militeristik dan mengedepankan keamanan itu juga, menurut Isnur, bisa melemahkan kebebasan berekspresi.

“Kami khawatir segala bentuk ekspresi dan berpendapat itu akan mendapat represi yang lebih hebat. Tapi mudah-mudahan ini tak terjadi,” katanya.

Disisi lain, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Atnike Nova Sigiro berharap HAM akan menjadi salah satu agenda prioritas presiden terpilih.

“Komnas HAM masih menunggu pengumuman resmi KPU. Namun sebagaimana amanat konstitusi dan undang-undang, kami berharap hak asasi manusia akan menjadi salah satu agenda prioritas dari siapapun yang nanti menjadi presiden terpilih,” katanya.

Perihal langkah yang dilakukan Komnas HAM terhadap presiden terpilih, Atnike mengatakan berdasarkan tugas dan fungsi dalam Undang-Undang 39/1999 dan peraturan lainnya, Komnas HAM harus dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya.

“Sebagaimana yang Komnas HAM sudah lakukan dengan Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya. Bentuknya apa, belum bisa kami tentukan sekarang,” kata dia.

Walhi: Alarm bahaya

Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi Indonesia, Uli Arta Siagian, mengatakan unggulnya Prabowo-Gibran dalam versi hitung cepat merupakan alarm bahaya.

"Alarm bahaya karena kita tahu persis bahwa 02 punya tagline keberlanjutan," katanya.

Visi misi Prabowo-Gibran, Uli menuturkan, sudah jelas menunjukkan rencana mereka melanjutkan program-program Presiden Jokowi.

"Terutama program yang dianggap strategis dan menjadi program unggulan, seperti food estate," tuturnya.

Uli mengatakan, jika Prabowo-Gibran terus melanjutkan food estate tanpa koreksi mendasar, potensi perusakan hutan dan perampasan tanah rakyat akan semakin luas.

Terlebih, lanjut Uli, pemerintah sudah mewacanakan food estate baru di wilayah Papua, Sumatera Selatan, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Ini juga merugikan negara karena dari sekian triliun anggaran negara untuk membangun food estate yang ternyata gagal, tidak pernah dijelaskan pertanggungjawabannya," kata Uli.

Diketahui, proyek food estate menjadi program yang banyak disampaikan sekaligus menjadi rencana kerja Prabowo jika terpilih pada Pilpres 2024.

Meski proyek ini menuai pro kontra, Prabowo menyebut mengatakan Indonesia tetap harus membangun food estate baru di luar Jawa. Alasannya, untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dia pun mempertanyakan jika masih ada tokoh-tokoh nasional yang mempertanyakan pentingnya food estate. Sebab menurutnya, food estate adalah keharusan.

" Kalau ada tokoh-tokoh nasional yang mempertanyakan food estate, menurut saya hanya dua kemungkinan, dia tidak paham atau dia tidak mau paham. Dua-duanya tidak baik," kata Prabowo saat menjadi pembicara kunci pada Trimegah Political and Economic Outlook 2024, di Jakarta pada Rabu, 31 Januari 2024.

Mengacu hasil quick count di kanal Pemilu Tempo per Kamis, 15 Februari 2024 pukul 15.53 WIB, Prabowo-Gibran memperoleh suara 59,16 persen secara nasional.

Selanjutnya, paslon nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyusul dengan 24,79 suara. Terakhir, paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengantongi 16,05 persen suara.

Hasil quick count ini merupakan kerja sama Tempo dengan lembaga survei Kedai Kopi. Hingga Kamis kemarin, 15 Februari 2024, terhitung 99,3 persen data yang sudah masuk.