Kritik Jokowi, Siang Ini BEM SI Gelar Mimbar Bebas di Seberang Istana

Jakarta, law-justice.co - Siang ini, Kamis 8 Februari 2024, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal menggelar mimbar bebas bertajuk `Kembalikan Marwah Demokrasi` di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat.

Koordinator Media BEM SI, Ragner Angga MHJ mengatakan, kegiatan yang mengundang seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat itu bakal dimulai pukul 13.00 WIB.

Kata dia mimbar bebas bakal dihadiri mahasiswa dari berbagai kampus. Adapun kampus itu di antaranya Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Andalas (UNAND), Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), dan Universitas Diponegoro (UNDIP).

Lalu, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Institut Teknologi PLN (ITPLN), Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), STIU Darul Hikmah Bekasi, STEI SEBI, dan UM.

"Dan kita terbuka untuk elemen masyarakat lain," jelasnya seperti melansir cnnindonesia.com.

Dia mengatakan para mahasiswa akan menyuarakan keresahan terkait degradasi demokrasi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terlebih, kemunduran demokrasi itu terjadi menjelang Pemilu 2024.

"Kami akan menyuarakan keresahan mahasiswa dan masyarakat akan tanda-tanda nyata degradasinya demokrasi yang diakibatkan oleh pergerakan Presiden Jokowi selama proses Pemilu 2024," tutur Ragner.

Massa aksi yang terdiri dari gabungan mahasiswa dari beberapa universitas juga sebelumnya telah berdemonstrasi di sekitar kawasan Istana, Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu (7/2).

Aksi yang bertagarkan #MakzulkanJokowi dan #TolakPemiluCurang tersebut membawakan 4 tuntutan serta 10 isu.

Keempat hal tersebut adalah:

1. Makzulkan Presiden Joko Widodo;
2. Boikot partai politik yang tidak mendukung pemakzulan Presiden Joko Widodo;
3. Desak para menteri untuk mundur dari kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma`ruf Amin; dan
4. Menyerukan protes di berbagai daerah di seluruh Indonesia sampai Presiden Jokowi dimakzulkan.

Selain itu, 10 isu yang dibawa meliputi pemilu curang, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), konflik agraria, monopoli sumber daya alam, kerusakan lingkungan, pendidikan dan kesehatan mahal, kebebasan sipil, keadilan ekonomi dan gender, kekerasan aparat, serta produk hukum.

Pelaksanaan aksi diwarnai dengan pembakaran spanduk-spanduk pemilu yang telah mereka cabuti sepanjang perjalanan. Tidak berhenti di situ, aksi juga diwarnai dengan pembakaran ban.