Wapres Ma`ruf Amin: Kritik dari Kampus Harus Diperhatikan Pemerintah

Jakarta, law-justice.co - Wakil Presiden (Wapres RI), Ma`ruf Amin menegaskan bahwa kritik dari sejumlah civitas academica dari berbagai universitas tentang kondisi demokrasi di Indonesia merupakan bagian dari dinamika politik yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

"Dinamika politik apa pun, pemerintah harus perhatikan, artinya meng-assurance dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa," katanya di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abu Dhabi, UEA, dalam keterangan resminya, Selasa (6/2).

Dia berharap kritik dari kampus ini sebagai bagian dari dinamika positif yang tidak akan membawa keresahan pada bangsa Indonesia.

"Mudah-mudahan saja hanya sampai di pernyataan sehingga bisa diatasi, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang lebih jauh," jelasnya.

Masih seputar pemilu, dia mengungkapkan dirinya hingga saat ini belum tahu akan mencoblos di mana lantaran belum mendapatkan panggilan.

"Kalau alamat, saya di Depok Cimanggis. Kalau rumah dinas, kan di Diponegoro. Jadi, saya belum tahu yang manggil saya yang rumah dinas atau mana. Pokoknya, saya sesuai panggilan saja. Siapa yang manggil, saya datang, saya nyoblos," ucap dia.

Sebagai informasi, sejumlah kalangan civitas academica dari puluhan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta telah mengeluarkan pernyataan sikap mengkritik kondisi demokrasi di era Jokowi yang mengalami kemunduran.

Mereka menyerukan agar pemilu 2024 bisa digelar dengan jujur dan adil.

Gerakan ini bermula dari `Petisi Bulaksumur` yang disampaikan oleh para guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada akhir Januari lalu. Kritik ini makin menjalar dan meluas ke kampus-kampus seluruh Indonesia.

Mereka secara umum mengingatkan agar Jokowi bertindak sesuai koridor demokrasi dalam menghadapi Pemilu 2024.