Polisi Disebut Intimidasi Akademisi yang Suarakan Sikap Kritik Jokowi

Jakarta, law-justice.co - Aparat Kepolisian disebut-sebut mengintimidasi sejumlah guru besar dan sivitas akademika yang mengikuti gerakan perguruan tinggi negeri dan swasta yang secara bergiliran mengkritik rusaknya demokrasi di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Meski begitu, ternyata intimidasi itu tidak menyurutkan rencana yang sudah disusun oleh para akademisi pelbagai universitas di Indonesia.

Seperti melansir tempo.co, setidaknya ada sekitar 16 perguruan tinggi yang akan dan sedang mendeklarasikan pernyataan sikap berisi kritik terhadap pemerintahan Jokowi menjelang Pemilu 2024.

“Saya rekap, 17 universitas, mas,” kata sumber tempo, Senin, 5 Februari 2024.

Sementara itu, daftar kampus-kampus yang bakal mendeklarasikan diri hari ini, yakni Universitas Ahmad Dahlan, STF-Driyakara, Universitas Brawijaya, UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Jember, UIN Sunan Kalijaga, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Universitas Tadulako, Institut Teknologi Bandung, Universitas Islam Bandung, Universitas Sriwijaya, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Negeri Malang.

Disisi lain, Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Semarang (Unmus), Hardi Winoto mengaku kedatangan dua polisi untuk membuat video wawancara dengan jawaban-jawaban yang menunjukkan kebaikan pemerintah Jokowi. Polisi awalnya menanyakan soal Pemilu.

Kemudian dia menyampaikan bahwa akademisi harus bersikap netral dalam menghadapi Pemilu 2024. Dalam wawancara itu, Hardi juga mengomentari kinerja Jokowi khususnya saat Mantan Wali Kota Solo itu menangani pandemi Covid-19.

Hardi tidak menyangka pada Jumat, 2 Februari 2024, ia mendapat kiriman tautan media massa serta muncul di media sosial TikTok yang memuat materi wawancaranya dengan polisi itu.

“Saya dikira mengarahkan ke salah satu pasangan calon (presiden),” jelasnya.

Video testimoni itu muncul setelah para guru besar dan sivitas akademika dengan titik awal Petisi Bulaksumur oleh akademisi UGM dan berlanjut ke kampus-kampus lainnya mengkritik rusaknya demokrasi di bawah pimpinan Jokowi.

Gerakan kritik terhadap Jokowi dari sivitas akademika kampus-kampus di Indonesia terus bergulir. Di Surabaya, Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Airlangga menyatakan dalam rilis yang tersebar di media sosial, pernyataan sikap akan dilaksanakan hari ini.

Adapun landasannya karena Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan presiden dapat memihak dan berkampanye. Agenda itu ditandatangani oleh 80 orang terdiri dari keluarga besar hingga alumni.