Respons KSAD soal Mahfud MD Sebut Aparat `Backing` Tambang Ilegal

Jakarta, law-justice.co - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak ikut buka suara untuk merespons pernyataan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD yang menyebut bahwa ada aparat dan pejabat yang menyokong (backing) pertambangan ilegal.

"Aparat bisa juga aparatur sipil, ya, belum lengkap itu," jelasnya saat konferensi pers di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin.

Dia menilai, pernyataan Mahfud soal aparat belum lengkap. Pasalnya, kata dia, istilah "aparat" bisa merujuk ke banyak hal, sehingga dia mempertanyakan aparat mana yang dimaksud Mahfud.

"Jadi, ya saya bilang begitu, aparat itu yang mana?" ujarnya.

Meski begitu dia menegaskan, TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit. Dia meyakini pihaknya tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum, termasuk menyokongi pertambangan ilegal.

"Jadi, kita sulit juga lah di zaman sekarang ini, terus terang saja, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang ini. Jadi, enggak seberani itu lagi kita. kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan," ujarnya.

"Kalau kita bermain-main dengan tambang begitu menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat ini," sambung KSAD.

Selain itu, dia mengaku pihaknya tidak tahu menahu soal kewenangan legalitas pertambangan. Meski begitu dia mempersilakan semua pihak untuk melapor jika memang ditemukan adanya indikasi prajurit yang berbuat demikian.

"Karena yang mempunyai kewenangan itu sebetulnya kan dari kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas. Kami enggak tahu sebetulnya. Tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana, ya, silakan dilaporkan," tegasnya.

Dia menambahkan, prajurit yang terbukti menyokongi tambang ilegal akan disanksi, sebagaimana kasus-kasus terdahulu.

"Saya kira laporan seperti ini ada masa sekitar berapa tahun yang lalu tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini. Itu banyak yang dicabut jabatannya, anggota-anggota juga banyak, sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini, sangat drastis menurun untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut," katanya.

Sebelumnya, Mahfud MD, saat debat keempat yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1) malam, mengatakan bahwa mencabut izin usaha pertambangan (IUP) tidak mudah dilakukan karena banyak mafianya.

"`Cabut saja IUP-nya`, nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya, banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backingoleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya," katanya.