Ragu PDIP Koalisi dengan PKS, Fahri Hamzah: Mereka Bagai Minyak & Air

Jakarta, law-justice.co - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menyatakan bahwa dirinya ragu isu bergabungnya kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang bergulir belakangan bisa terjadi.

Pasalnya kata dia, bila merunut riwayat keduanya, hubungan partai pengusung keduanya jauh berseberangan.

“Dalam 10 tahun terakhir, PDIP dan PKS terus menerus menunjukkan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia bahwa mereka berbeda bagai minyak dan air. Dan itu betul-betul ditegaskan berkali-kali bahwa PDIP dan PKS tidak akan pernah berkoalisi dalam bentuk apapun,” katanya kepada wartawan, Senin (15/1).

Dia menyatakan bahwa keberadaan PDIP dan PKS sendiri merupakan kutub ekstrem dari polarisasi politik yang terjadi di Indonesia.

"Memang dari pengamatan politik Indonesia yang terpolarisasi secara ekstrem adalah pemilih PKS dan PDIP. Itu nampak sekali bahwa dalam semua pemilu, pemilih dari dua partai ini berada pada spektrum terjauh di kiri dan kanan," jelasnya.

Kata dia kedua partai itu sebagai biang dari ekstremis kiri dan kanan yang mendorong muncul tidaknya paslon yang ada saat ini. Menurutnya, kelompok kanan menarik Anies Baswedan, sementara kelompok kiri ditarik oleh Ganjar Pranowo.

"Sehingga bisa dikatakan bahwa dua kelompok ini adalah kelompok yang mustahil disatukan oleh adanya perbedaan ideologis yang sangat tajam," jelasnya.

Dia berpendapat apabila partai pendukung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud benar-benar bergabung, latar belakangnya pasti bukan merujuk pada kepentingan nasional, melainkan pada amarah karena dukungan masyarakat yang terus menciut.

"Keinginan bersatu kedua kelompok dan partai ini pastilah bukan karena gagasan yang rasional, tetapi kepentingan dan kemarahan sesaat yang didorong oleh soal-soal lain yang tidak strategis dan tidak berdasar kepada agenda dan kepentingan nasional," ucapnya.

Dengan angka elektabilitas yang terus menurun, Fahri meyakini hal ini sebagai tanda berakhirnya politik identitas yang tidak rasional dan hanya didasari emosi sesaat.

"Dapat dikatakan bahwa koalisi PKS-PDIP adalah pertanda dari berakhirnya politik identitas yang tidak rasional yang didasarkan kepada emosi dan kepentingan sesaat, karena jelas akhirnya bergabung. Sesuatu yang secara teoritis mustahil," tutupnya.