Ketua Fraksi PAN Minta Bawaslu Tegas Tangani Isu Data Salah

Jakarta, law-justice.co - Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bersikap tegas terhadap calon presiden (capres) yang memberikan data tidak benar dalam debat.

Menurut Saleh Partaonan Daulay, sebagai calon pemimpin negara, para capres-cawapres adalah sosok yang akan menjadi tuntunan dan panutan bagi masyarakat.

"Kemarin itu, Pak Anies tidak hanya menyampaikan data salah dan provokatif. Tetapi sangat terasa bahwa sebelum debat semuanya sudah dipersiapkan," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabu 10 Januari 2024.

Saleh Partaonan Daulay menilai, data yang disampaikan salah satu capres tersebut sudah disusun dengan target menjatuhkan dan mempermalukan capres lainnya, dalam hal ini Prabowo Subianto. Baginya, tindakan seperti ini sangat tidak pantas dan jauh dari adat istiadat dan nilai-nilai ketimuran.

Saleh Partaonan Daulay menyebutkan, ada dua data yang salah dan menyesatkan yang disampaikan oleh Anies Baswedan dalam debat terakhir. Pertama, saat ia menyebut bahwa kementerian pertahanan menghabiskan Rp700 triliun anggarannya untuk membeli alutsista bekas.

Padahal, anggaran tersebut untuk lima tahun kementerian pertahanan. Dan itu dipergunakan secara kolektif oleh TNI AD, AU, AL, dan biaya yang dibutuhkan untuk operasional dan kesejahteraan prajurit.

Kedua, tanah yang dikuasai Prabowo seluas 340 hektar yang kemudian dikoreksi dengan menyebut 340 ribu hektar. Menurutnya, selain jumlah luas lahan yang salah, tanah yang dimaksud juga sudah dikembalikan ke negara beberapa tahun lalu.

Saleh pun menangkap kesan ada upaya untuk mempermalukan Prabowo. Oleh karena itu, dia pun memaklumi jika saat ini banyak video ibu-ibu menangis dan viral di media sosial karena merasa iba dan kasihan kepada Prabowo.

"Dalam konteks ini, Bawaslu harus segera mengambil tindakan tegas kepada Anies. Jika tidak diproses, perbuatan seperti ini dikhawatirkan akan berulang lagi," ucap Saleh Partaonan Daulay dilansir dari CNN Indonesia.

Menurutnya, kondisi ini sangat tidak baik bagi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Perbuatan bulliying tidak pantas dilakukan oleh siapa pun, apalagi oleh calon-calon pemimpin negara.

"Jangan nanti muncul fitnah lagi kalau Prabowo playing victim. Sedikit pun tidak ada niat untuk itu. Tetapi faktanya memang Prabowo menjadi korban bulliying," pungkas Anggota DPR dari Dapil Sumut II ini.***