MenPAN-RB: Pemerintahan Digital Jadi Era Baru dalam Pelayanan

Jakarta, law-justice.co - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md di Kediaman Dinas Menteri, Jakarta, Sabtu 6 Januari 2024.

Pada pertemuan ini, Mahfud Md menyatakan dukungan untuk mengkoordinasikan percepatan digitalisasi pemerintahan pada kementerian dan lembaga di bawah naungannya.

Sesuai arahan Presiden Jokowi, Indonesia segera berproses memiliki layanan digital terpadu. Azwar Anas telah mengunjungi beberapa negara yang bisa dijadikan percontohan penerapan pemerintahan digital, seperti Korea Selatan, Australia, Singapura, Estonia, Inggris, dan lain sebagainya.

"Penerapan pemerintahan digital terpadu akan menjadi era baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang semakin efisien dan cepat sehingga memudahkan berbagai pelayanan masyarakat," jelas Azwar Anas dalam keterangan tertulis, Sabtu 6 Januari 2024.

Azwar Anas menambahkan jika jajarannya bersama instansi terkait segera mematangkan Portal Nasional pelayanan publik. Website layanan pemerintah nantinya akan dijadikan satu. Publik tidak lagi perlu banyak mengunduh banyak aplikasi, tetapi cukup satu aplikasi yang bisa memuat beragam jenis pelayanan.

Portal ini didesain dengan interoperabilitas yang baik, dan berorientasi ke user atau citizen-centric seperti di negara-negara yang menjadi benchmark.

"Masyarakat nantinya cukup mengunduh satu aplikasi, isi data satu kali saja, dan sudah bisa mengakses seluruh layanan pemerintah," tambahnya

Hal tersebut sesuai dengan Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Dalam Perpres diterapkan 9 layanan prioritas, yaitu layanan pendidikan terintegrasi, layanan kesehatan terintegrasi, layanan bantuan sosial terintegrasi, layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan layanan identitas kependudukan digital, layanan transaksi keuangan negara, layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara, layanan portal pelayanan publik, layanan Satu Data Indonesia, dan layanan kepolisian.

Perpres itu mengatur penyelenggaraan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas dijalankan oleh Perum Peruri sebagai Govtech. Tugasnya melakukan identifikasi permasalahan penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas, pendalaman kebutuhan pengguna SPBE, dan perancangan solusi tepat guna.

Dukungan juga disampaikan Mahfud Md. Ia mengatakan adanya Portal Nasional ini merupakan hal yang penting untuk keberlanjutan SPBE.

"Kelangsungan dan keberlanjutan SPBE merupakan satu kebijakan pemerintah yang sangat luar biasa. SPBE ini akan membuat kita lebih efisien, cepat, dan tentu lebih bersih dari penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang," pungkas Mahfud.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md di Kediaman Dinas Menteri, Jakarta, Sabtu 6 Januari 2024. Pada pertemuan ini, Mahfud Md menyatakan dukungan untuk mengkoordinasikan percepatan digitalisasi pemerintahan pada kementerian dan lembaga di bawah naungannya.

Sesuai arahan Presiden Jokowi, Indonesia segera berproses memiliki layanan digital terpadu. Azwar Anas telah mengunjungi beberapa negara yang bisa dijadikan percontohan penerapan pemerintahan digital, seperti Korea Selatan, Australia, Singapura, Estonia, Inggris, dan lain sebagainya.

"Penerapan pemerintahan digital terpadu akan menjadi era baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang semakin efisien dan cepat sehingga memudahkan berbagai pelayanan masyarakat," jelas Azwar Anas dalam keterangan tertulis, Sabtu 6 Januari 2024.

Azwar Anas menambahkan jika jajarannya bersama instansi terkait segera mematangkan Portal Nasional pelayanan publik. Website layanan pemerintah nantinya akan dijadikan satu. Publik tidak lagi perlu banyak mengunduh banyak aplikasi, tetapi cukup satu aplikasi yang bisa memuat beragam jenis pelayanan.

Portal ini didesain dengan interoperabilitas yang baik, dan berorientasi ke user atau citizen-centric seperti di negara-negara yang menjadi benchmark.

"Masyarakat nantinya cukup mengunduh satu aplikasi, isi data satu kali saja, dan sudah bisa mengakses seluruh layanan pemerintah," tambahnya

Hal tersebut sesuai dengan Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Dalam Perpres diterapkan 9 layanan prioritas, yaitu layanan pendidikan terintegrasi, layanan kesehatan terintegrasi, layanan bantuan sosial terintegrasi, layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan layanan identitas kependudukan digital, layanan transaksi keuangan negara, layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara, layanan portal pelayanan publik, layanan Satu Data Indonesia, dan layanan kepolisian.

Perpres itu mengatur penyelenggaraan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas dijalankan oleh Perum Peruri sebagai Govtech. Tugasnya melakukan identifikasi permasalahan penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas, pendalaman kebutuhan pengguna SPBE, dan perancangan solusi tepat guna.

Dukungan juga disampaikan Mahfud Md. Ia mengatakan adanya Portal Nasional ini merupakan hal yang penting untuk keberlanjutan SPBE.

"Kelangsungan dan keberlanjutan SPBE merupakan satu kebijakan pemerintah yang sangat luar biasa. SPBE ini akan membuat kita lebih efisien, cepat, dan tentu lebih bersih dari penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang," pungkas Mahfud.***