Ketika Keluarga Korban Penculikan Paksa Sangat Kecewa dengan Jokowi

Jakarta, law-justice.co - Sejumlah keluarga korban penghilangan paksa mengaku sangat kecewa dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran mengingkari janji untuk menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu.

Apalagi menurut salah satu keluarga korban yaitu Adik Wiji Thukul, Wahyu Susilo, Jokowi justru bersekutu dengan terduga pelaku penculikan, yaitu calon presiden nomor urut 2 sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

"Tentu kami sangat kecewa atas apa yang selama ini dijanjikan oleh Presiden Jokowi. Bahkan sebelum dia menjadi Presiden, dia ingin juga menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu khususnya untuk kasus penghilangan paksa," kata adik Wiji Thukul, Wahyu Susilo, dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (21/12).

Dia menilai, Jokowi malah mengubah janji dan kontrak politik demi melanggengkan kekuasaannya. Kata dia, Jokowi tidak pernah menghiraukan aksi Kamisan yang tiap minggu digelar keluarga korban di depan istana.

"Alih-alih memenuhi hak korban, dia ternyata malah bersekutu dengan pelaku. Indikator yang paling adalah bahwa dia sama sekali tidak menggubris ratusan kali aksi Kamisan yang dilakukan oleh keluarga korban," ujarnya.

Dia menambahkan, pernyataan Prabowo yang menyebut kasus pelanggaran HAM masa lalu jadi isu musiman sangat menyakiti perasaan keluarga korban. Pasalnya dia menilai isu itu mengganggu Prabowo dan orang-orang di sekitarnya karena jadi utang mereka.

"Pernyataan dari kubu Prabowo yang menyatakan bahwa isu penculikan, isu pelanggaran HAM masa lalu adalah isu musiman itu tentu sangat melecehkan. Sangat menyakiti keluarga korban dan itu menunjukkan kebengisan yang mereka pelihara," ucapnya.

Selanjutnya dia menegaskan keluarga korban penghilangan paksa akan terus mengejar dan menagih utang tersebut. Menurutnya, Prabowo secara tidak langsung telah mengakui bahwa kasus penghilangan paksa di era Soeharto merupakan tanggung jawabnya.

"Dalam debat pertama kemarin secara implisit Prabowo mengakui kasus penculikan itu adalah tanggung jawabnya dengan mengatakan bahwa korban-korban yang saya culik seperti Budiman Sudjatmiko sudah merapat ke saya," tuturnya.

"Itu artinya Prabowo sebenarnya memang terlibat di dalam itu. Dan secara formal sudah ada putusan dari dewan kehormatan perwira," sambungnya.

Saat ini, menurut dia, keluarga korban tidak mau lagi kena tipu dua pasangan capres-cawapres lainnya yang berjanji menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Keluarga korban penghilangan paksa ingin dua kandidat capres cawapres tersebut menandatangani kontrak politik dengan keluarga korban.

"Tentu saya bersepakat bahwa kita harus mendesak mereka untuk mengkonkretkan janji itu dalam kontrak politik dengan keluarga korban. Ini pelajaran yang kami petik dari prank yang dilakukan Jokowi di masa lalu dan kita akan terus tuntut itu," ucapnya.

Keluarga Korban Penculikan Aktivis Akan Gelar Kamisan Besar-besaran

Sebagai informasi, keluarga korban penghilangan paksa membuka kemungkinan bakal menggelar aksi Kamisan besar-besaran di seberang kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat menjelang Pemilu 2024.

Anak aktivis hilang Dedi Hamdun, Hakim Hamdun menyatakan bahwa aksi Kamisan besar-besaran itu juga akan digelar menjelang akhir masa pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Mungkin akan ada (aksi Kamisan besar-besaran) karena itu selalu setiap minggu," kata Hakim saat ditanya rencana aksi Kamisan jelang Pemilu dan akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (21/12).

Dia menjelaskan, kegeraman pihaknya terhadap para juru bicara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menganggap sepele aksi Kamisan yang telah digelar 797 kali saban Kamis selama bertahun-tahun itu.

"Kalau untuk yang Kamisan ini saya hanya ingin sampaikan kepada jubir-jubirnya 02 yang selalu bilang ini kaset rusak, pikniklah sering-sering hari Kamis ke istana lihat. Kamis itu mingguan buat lima tahunan," ujarnya.

Aksi Kamisan digelar setiap hari Kamis di depan Istana Negara yang dilakukan korban dan keluarga pelanggaran HAM. Aksi tersebut pertama kali dimulai pada 18 Januari 2007.

Sosok Prabowo selama ini memang diduga terkait dengan kasus penghilangan paksa sejumlah aktivis prodemokrasi jelang kejatuhan Orde Baru.

Kasus penculikan ini berdasarkan putusan Pengadilan Militer Jakarta pada 1998 dilakukan oleh Tim Mawar yang dibentuk oleh Mayor Bambang Kristiono pada Juli 1997.

Seperti diketahui, sebanyak 22 aktivis diculik. Sembilan orang kembali dalam keadaan hidup, yakni Andi Arief, Nezar Patria, Pius Listrilanang, Desmond J. Mahesa, Haryanto Taslam, Rahardjo Waluyo Jati, Mugiyanto, Faisol Riza, dan Aan Rusdianto.

Sedangkan 13 aktivis lainnya hilang, yakni Wiji Thukul, Petrus Bima Anugrah, Suyat, Yani Afri, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Sony, Noval Alkatiri, Ismail, Ucok Siahaan, Yadin Muhidin, Hendra Hambali, dan Abdun Nasser, tidak diketahui keberadaan mereka hingga saat ini.