Respons Erwin Aksa Golkar soal Jusuf Kalla Dukung Anies di Pilpres

Jakarta, law-justice.co - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menegaskan bahwa dukungan Jusuf Kalla (JK) terhadap calon presiden (capres) Anies Baswedan di Pilpres 2024 bukan sikap resmi partai.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa menyatakan bahwa Jusuf Kalla berstatus kader biasa, bukan pengurus. Oleh karena itu, menurutnya, dukungan JK itu tidak mencerminkan sikap Golkar.

"Selama tentunya Pak JK tidak membawa bendera Golkar, tetapi sebagai pribadi," kata Erwin seperti melansir cnnindonesia.com, Rabu (20/12).

Dia melihat posisi JK sama dengan posisinya pada Pilpres 2019. Saat itu, dia mengaku mendukung Prabowo Subianto dan Golkar berada di koalisi Jokowi.

Sebagai informasi, Erwin mundur dari kepengurusan saat itu. Meski begitu, dia kembali setelah pilpres selesai. Dia pun kembali menjadi pengurus DPP Partai Golkar.

Kata dia Golkar mementingkan asas prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PD2LT). Dia menilai JK memenuhi asas-asas tersebut sebagai kader Golkar.

"Kalau Golkar tentunya ingin menang pileg. Pak JK banyak menitipkan kader-kadernya sebagai caleg, ketua Golkar, bahkan calon gubernur dan bupati," ucap Erwin.

Seperti diketahui sebelumnya, Mantan Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla (JK) secara resmi menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dukungan itu dia sampaikan saat menemui relawan Anies-Muhaimin di Makassar.

Dia menegaskan telah mengenal Anies sejak lama. Kata dia Indonesia butuh pemimpin yang tangguh dan tidak menghamburkan anggaran.

"Saya betul-betul menyampaikan sikap saya mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sebenarnya sudah lama mendukung Anies secara pribadi. Tapi karena saya Ketua PMI memiliki batasan," ucap JK dalam pertemuan dengan relawan AMIN di Makassar, Selasa (19/12).

Sebagai informasi, JK punya sikap berbeda dengan partainya, Partai Golkar. Golkar bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju dan mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.