Anies-Imin Bicara SKB Rumah Ibadah dan Janji Hapus Aturan Diskriminasi

Jakarta, law-justice.co - Secara terpisah di Jakarta, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) membicarakan soal kehidupan beragama dan antarumat beragama di Indonesia.

Mereka membicarakan dari mulai SKB pembangunan rumah ibadah hingga aturan yang dinilai mendiskriminasi pemeluk agama.

Anies dan SKB rumah ibadah
Pertama, Anies angkat suara soal kontroversi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (SKB 2 Menteri) terkait syarat pendirian rumah ibadah usai mengunjungi Gereja Bethel Indonesia (GBI) Mawar Sharon, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis 30 November 2023.

Anies berkaca pada pengalamannya sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 yang dapat memiliki andil dalam menerbitkan izin pelbagai pembangunan rumah ibadah dari beragam umat beragama dengan memedomani aturan tersebut.

"Nah pengalaman kami di Jakarta kita tak ubah aturan hukumnya. Sama sekali. Kita bekerja dengan aturan yang sama dan bisa dilaksanakan," kata Anies.

Anies mengatakan aspek terpenting dari persoalan pembangunan rumah ibadah adalah komunikasi dan kematangan untuk mengelola konflik. Baginya, hal ini penting dilakukan supaya membangun suasana yang tenang di tengah masyarakat.

"Apapun regulasi yang dimiliki kalau dalam pelaksanaannya tidak dijalankan dengan baik, tak otomatis selesaikan masalah. Justru pengalaman di Jakarta, paling penting komunikasi," kata dia.

Anies pun bercerita ketika memimpin Jakarta ada warga di lingkungan sekitar keberatan terhadap pembangunan rumah ibadah tertentu. Ia mengatakan persoalan itu bisa diatasi dengan adalah berkomunikasi yang baik dan menghormati satu sama lain.

"Dan itu semua pada ujungnya adalah bagaimana berkomunikasi bagaimana saling menghormati dan ketika disampaikan dengan terbuka dengan terus terang," kata dia.

Aturan SKB 2 Menteri soal pembangunan rumah ibadah belakangan ini kerap menjadi sorotan karena pelbagai pihak menilai aturan itu memicu diskriminasi dalam pembangunan rumah ibadah.

Sejumlah pihak meminta pemerintah mengkaji ulang peraturan itu karena dinilai memicu diskriminasi.

Sejumlah pihak mendesak pemerintah untuk mencabut SKB 2 menteri tersebut. Salah satu aturan yang disorot dalam aturan itu adalah pendirian rumah ibadah harus disetujui 90 jemaah dan 60 orang nonjemaah.

Janji Cak Imin hapus aturan yang mendiskriminasi
Di tempat terpisah, Cak Imin berjanji bakal menghapus semua aturan yang berpotensi mendiskriminasi agama jika menang di Pilpres 2024.

Cak Imin juga berjanji untuk memfasilitasi dialog antar iman demi menjaga moderasi beragama di Indonesia.

"Pemerintah memfasilitasi dialog-dialog antar iman, kedua menghapus seluruh aturan-aturan yang memungkinkan adanya diskriminasi," kata Imin di Vihara Dharma Bhakti, Jakarta Barat, Kamis.

Lebih lanjut, Imin turut berjanji bakal memperhatikan seluruh tokoh agama dan masyarakat agar diberi penghormatan serta penghargaan dalam menjaga moderasi beragama di Indonesia.

"Tentu perhatian pemerintah kepada seluruh penjaga , tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat untuk mendapat penghormatan dan penghargaan dari negara," ujar dia yang juga Ketua Umum PKB tersebut.

Tak hanya itu, Imin berjanji bakal menjamin seluruh agama agar tumbuh dengan baik demi menjadikan agama sebagai inspirasi dan motivasi untuk berbuat baik.

"Yang paling pokok memberikan peluang semua agama tumbuh dengan baik kemudian mendorong agama sebagai insipirasi dan motivasi bagi bangsa ini," kata pria yang kini masih menjabat Wakil Ketua DPR tersebut.***