Soal Dugaan Korupsi Kemenhan, Prabowo Disebut Libatkan KPK dan BPK
Mochamad Iriawan atau Iwan Bule mendatangi kediaman Prabowo Subianto, Kamis (27/4/2023) sore memakai seragam yang sama dikenakan seluruh kader-kader Gerindra. Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumumkan secara resmi Mochamad Iriawan alias Iwan Bule sebagai kader sekaligus dilantik sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. Robinsar Nainggolan
Jakarta, law-justice.co - Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak merespons pernyataan adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo ihwal dugaan korupsi di Kementerian Pertahanan yang mencapai Rp51 triliun. Katanya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mencegah terjadinya laku korupsi proyek di Kemenhan.
“Nah apakah ada langkah hukum? Pertama, itu kan langkah preventif, pencegahan, dan Pak Prabowo sudah melibatkan BPK, juga sudah melibatkan KPK untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan,” ujar Dahnil dalam keterangannya, dikutip Minggu Minggu (19/11/2023).
Dahnil menuturkan bahwa dugaan korupsi itu terjadi sebelum kepemimpinan Prabowo. Justru, katanya, Ketua Umum Partai Gerindra itu yang melakukan audit pada berbagai kontrak kerja sama di Kemenhan. Hingga akhirnya, ditemukan banyak nilai kontrak yang ditingkatkan harganya atau mark up. Kontrak yang diduga sarat penggelembungan harga itu yang kemudian dibatalkan oleh Prabowo.
“Sehingga pada awal (Prabowo jadi Menhan), penyerapan anggaran Kemenhan rendah. Kenapa? Karena banyak kontrak-kontrak yang dibatalkan Pak Prabowo karena ada dugaan mark up,” tutur Dahnil.
Menurutnya, Prabowo mengetahui dugaan mark up karena mempunyai wawasan soal harga alutsista. Lain itu, Prabowo juga punya akses ke berbagai distributor alutsista di dunia sehingga mengetahui harga asli dari barang tersebut.
“Beliau duduk dan datang di Kemenhan bukan dengan pengetahuan kosong. Pak Prabowo itu paham semua detail harga alutsista di seluruh dunia,” ujar dia.
Sebelumnya, Hashim mengungkapkan Prabowo di awal masa jabatannya pada 2019 silam disodorkan penandatanganan kontrak senilai Rp 51 triliun. Kontrak bernilai fantastis itu terindikasi korupsi mark up.
"Rp51 triliun di atas meja dia. Dan waktu itu kami sudah dapat laporan, saya dapat laporan, di kontrak ini korupsi mark up-nya gila,” tuturnya di acara Guyub Nasional di Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).
Ia menyebut harga satuan senjata yang sebenarnya 800 dolar, sebelum akhirnya diduga di-mark-up menjadi 10.800 dolar.
"Ada satu senjata harga pabrik 800 dolar satu senjata senapan canggih, yang datang ke mejanya Prabowo harganya 10.800 dolar. Bisa dihitung, harga asli 800, yang datang ke meja Menteri Pertahanan 10.800 dolar, mark up-nya saya hitung," kata Hashim.
Komentar