Komisi VI Dorong Gerakan Boikot Produk Israel Jadi Sikap Pemerintah RI

Jakarta, law-justice.co - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak menyatakan bahwa gerakan boikot produk Israel dan perusahaan yang terafiliasi dengan Israel sebagai gerakan kemanusiaan.

Amin Ak mengatakan, DPR mendorong agar gerakan boikot produk Israel ini menjadi sikap resmi pemerintah Indonesia agar diikuti seluruh pelaku usaha dan masyarakat.

Hal itu sebagai bagian dari upaya pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang telah diciderai oleh Israel.

"Dengan memboikot produk Israel, itu berarti warga dunia menolak uang mereka menjadi bagian dari upaya genosida yang dilakukan Israel," kata Amin Ak kepada wartawan Kamis (9/11/2023).

Menurut Amin Ak, gerakan boikot produk Israel merupakan amanat dari UUD NKRI Tahun 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan.

Sejak awal kemerdekaan rakyat Indonesia selalu konsisten membela kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan Israel sesuai amanat konstitusi terutama Pembukaan UUD NRI tahun 1945.

Dari era kepemimpinan Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) pemerintah juga konsisten menyuarakan sikap menolak penjajahan Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina.

Bagi pemerintah Indonesia, upaya memboikot Israel bukanlah yang pertama.

Amin menjelaskan, Bung Karno secara tegas menolak keikutsertaan Israel pada Konferensi Asia Afrika di Bandung maupun Asian Games di Jakarta pada tahun 1962.

"Seluruh dunia mengecam kebrutalan Israel. Dunia mendukung kemerdekaan Palestina, satu-satunya negara di era modern yang masih dijajah," ujar Amin.

Lebih lanjut Amin mengatakan, gerakan boikot produk Israel bisa menjadi berkah bagi produk dalam negeri.

Karena jika kesadaran untuk ikut memboikot produk Israel dan negara pendukungnya, maka rakyat akan beralih menggunakan produk lokal.

“Artinya, Gerakan boikot ini bukan hanya memberi tekanan pada ekonomi Israel, namun juga memberi peluang bagi produk lokal untuk berkembang,” tandasnya.