Indonesia Desak Segera Hentikan Aksi Saling Serang Israel-Palestina

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mendesak peperangan antara kelompok militan Palestina, Hamas dengan Israel segera dihentikan.

"Indonesia mendesak agar tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia," kata Kemenlu melalui cuitanya di akun X (Twitter) resmi @Kemlu_RI yang dikutip Minggu (8/10).

Pasalnya, konflik yang mulai terjadi pada Sabtu (7/10) ini telah menewaskan banyak orang dari kedua belah pihak.

Indonesia juga sangat prihatin dengan eskalasi konflik yang semakin meningkat antara Palestina-Israel.

Selain itu, Kemlu RI juga berpendapat bahwa akar konflik harus segera diselesaikan sesuai parameter yang telah disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel harus diselesaikan, sesuai parameter yang sudah disepakati PBB," tegas Kemlu.

Meningkatnya eskalasi konflik ini dimulai saat kelompok militan Palestina Hamas menyerang Israel dari jalur udara, darat, hingga laut.

Hamas memulai serangan dengan melontarkan ribuan roket dari Jalur Gaza yang telah diblokade. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu juga langsung merespon serangan itu.

Dia memastikan saat ini negaranya sedang berperang dengan militer Hamas. Dia juga memerintahkan pemanggilan pasukan cadangan dan berjanji Hamas akan menerima bayaran akibat serangan yang dilancarkannya.

Korban tewas juga terus berjatuhan baik dari Israel maupun Palestina. Laporan teranyar, sebanyak 232 warga Palestina meninggal akibat konflik ini. Selain itu, sebanyak 1.697 warga juga mengalami luka-luka.

Perang tersebut juga berimbas ke Israel. Korban meninggal di negara itu sebanyak 300 jiwa. Sementara korban luka tercatat sebanyak 1.500 orang.

Indonesia is deeply concerned with the escalation of conflict between Palestine and Israel.

Indonesia urges the immediate end of violence to avoid further human casualties.

— MoFA Indonesia (@Kemlu_RI) October 8, 2023