Ngotot Gusur Warga di Rempang, Ada Kepentingan Bisnis 2 Menteri Jokowi

Selasa, 19/09/2023 08:01 WIB

Gigin Praginanto. (Istimewa).

Jakarta, law-justice.co - Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto menyatakan bahwa ada peran dan pengaruh dua menteri Presiden Joko Widodo dalam penggusuran warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Kata dia, dua menteri dimaksud adalah Menteri BUMN, Erick Thohir dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Hal itu dia sampaikan setelah melihat rekam jejak digital terkait peristiwa penggusuran warga Pulau Rempang.

Gigin mengatakan, awalnya Singapura berniat membeli listrik dari Indonesia.

Kemudian, Luhut ke Singapura, dan pulang dari sana Luhut marah-marah karena Singapura hanya mau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dibangun oleh Singapura.

"Akhirnya ada kesepakatan dibuat oleh Indonesia. Pihak Indonesia itu ya TBS Group, Adaro Group, sama Medco Group untuk membangun PLTS. Tapi kan tiga perusahaan ini nggak punya pengalaman untuk membangun PLTS kan," ujar Gigin dikutip dari akun x pribadinya.

Gigin menjelaskan, Adaro Group merupakan milik keluarga Thohir. Di mana, Adaro Group dipimpin oleh Boy Thohir yang merupakan kakak kandung Erick Thohir.

Selanjutnya, TBS Group kata Gigin, merupakan perusahaan milik Luhut Binsar Pandjaitan. Sedangkan Medco Group merupakan milik Salim Group dan keluarga Panigoro.

"Karena itu saya bilang jejaknya ada," kata Gigin.

Sesuai perjanjian Indonesia dengan Singapura, kata Gigin, seluruh produksi listrik PLTS akan di ekspor ke Singapura melalui kabel bawah laut.

Proyek tersebut merupakan patungan antara konsorsium Indonesia yang terdiri dari Adaro Grup, TBS Group, dan Medco Group milik Salim Group dan keluarga Panigoro.

Sedangkan dari Singapura, kata Gigin, adalah Cepel Corporation, sebuah perusahaan pengelola aset berskala internasional. Lalu pemasok panel Surya adalah Xinyi group dari China yang kabarnya akan berinvestasi sampai Rp360 triliun.

"Xinyi akan membangun pabrik di Pulau Rempang. Semua ini menjelaskan kenapa pemerintah begitu terburu-buru dan sangat tegas dalam memerangi perlawanan rakyat Melayu di Pulau Rempang," terang Gigin.

Menurut Gigin, pemerintah tidak memahami antropologi ketika melakukan upaya penggusuran warga Pulau Rempang. Mengingat di sana, merupakan pemukiman tua.

"Jadi seandainya mereka dipindahkan ke tempat lain, secara kultur mereka sudah pasti akan berubah, lingkungan berubah, mereka akan kehilangan kebanggaan sebagai pemilik dan penghuni kampung tua Melayu. Dan lingkungannya kan bisa pasti berbeda. Ini kan jadi lingkungan perkotaan modern yang gak sesuai dengan sistem nilai yang mereka anut selama ini," jelas Gigin.

Gigin menganggap, pemerintah hanya melakukan hitung-hitungan dengan angka statistik. Padahal, memindahkan manusia tidak seperti memindahkan barang mati.

"Oh iya itu sudah jelas (ada pengaruh pengusaha merangkap penguasa). Coba kalau nggak ada Luhut, nggak ada Erick Thohir, nggak ada Anthony Salim, nggak akan (ngotot gusur warga Pulau Rempang) kalau nggak ada keterlibatan orang-orang dalam yang berkuasa," pungkas Gigin.