Dahlan Iskan Mengaku Tak Tahu Soal Impor LNG, CERI Ungkap Hal ini

Sabtu, 16/09/2023 21:51 WIB
Menteri BUMN periode 2011-2014, Dahlan Iskan menjawab pertanyaan wartawan usai diperiksa KPK, Kamis (14/9/2023). (Beritasatu)

Menteri BUMN periode 2011-2014, Dahlan Iskan menjawab pertanyaan wartawan usai diperiksa KPK, Kamis (14/9/2023). (Beritasatu)

law-justice.co - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ternyata merupakan penanggungjawab Pembangunan Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) di Jawa Tengah tahun 2013. Menteri BUMN kala itu dijabat Dahlan Iskan. Hal tersebut tertuang dalam surat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Nomor B-085/UKP-PPP/02/2013 Tanggal 28 Februari 2013 Perihal Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Prioritas Nasional 2013.

"Surat UKP4 itu ditujukan antara lain ke Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Pertamina. Jelas di dalam surat ini disebutkan penanggungjawab adalah Kementerian BUMN dengan salah satu ukuran keberhasilannya adalah penandatangan sales purchase agreement (SPA) Liquified Natural Gas (LNG)," ungkap Sekretaris Eksekutif CERI, Hengki Seprihadi, Sabtu (16/9/2023) di Pekanbaru.

Sebelum terbitnya surat UKP4 tersebut, lanjut Hengki, ternyata Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan melalui surat nomor S-460/MBU/2012 tanggal 23 Agustus 2012 Perihal Pelaksanaan Proyek FSRU Jawa Tengah kepada Kepala UKP4, dengan tegas menyatakan bahwa proyek pembangunan FSRU Jawa Tengah oleh PT Pertamina (Persero) dilanjutkan kembali. Surat tersebut pun ditembuskan Dahlan Iskan kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Dalam suratnya itu, Dahlan Iskan menyatakan, "Menunjuk surat kami kepada Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) No. S-140/MBU/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Relokasi Proyek Terminal FSRU Belawan dan Proyek Revitalisasi Terminal LNG Arun dan sesuai dengan hasil keputusan rapat di Kantor Wakil Presiden RI pada tanggal 2 Agustus 2012, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rapat tersebut telah diputuskan bahwa Proyek Pembangunan Terminal FSRU Jawa Tengah oleh PT Pertamina (Persero) dilanjutkan kembali."

"Temuan-temuan CERI ini tentunya membuat janggal keterangan Dahlan Iskan usai diperiksa KPK sebagai saksi bahwa dia menyatakan kepada KPK bahwa dia tidak tahu tentang pembelian gas alam cair Pertamina," ungkap Hengki.

Lebih lanjut Hengki menguraikan, meski surat Menteri Negara BUMN itu menegaskan dilanjutkannya proyek FSRU Jawa Tengah, namun anehnya, belakangan terungkap ternyata alokasi LNG tidak diberikan kepada Pertamina dan PLN malah membeli gas dari lapangan Kepodang.

Sementara itu, lanjut Hengki, terkait penyidikan KPK pada kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina Tahun 2011-2014, Pertamina pernah menyurati Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) melalui surat nomor 202/G30300/2022-S0 tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani oleh VP LNG PT Pertamina (Persero) Achmad Khoiruddin perihal permintaan penjelasan harga kontrak penjualan.

"Kami memperoleh keterangan, surat Pertamina itu sesuai permintaan KPK. CCL pun lantas sudah menjawab bahwa harga penjualan LNG dalam SPA dengan Pertamina telah mencerminkan harga pasar kontrak LNG jangka panjang yang ditandangani di periode 2013 sampai dengan 2015. Di masa itu CCL juga menandatangani beberapa kontrak LNG FOB dengan pihak lain dengan harga yang sama dengan harga kepada Pertamina," beber Hengki.

Bahkan, CCL juga dalam surat balasan atas surat Pertamina itu, yang menyatakan semua kontrak tersebut dicantumkan dalam situs Securities and Exchange Commision (SEC) di Amerika Serikat yang terbuka untuk umum, dimana X0 sama sebesar $3,5, sementara ada perbedaan kecil di perhitungan Xy.

"Dalam surat yang sama, CCL juga menjelaskan bahwa rujukan surat mereka adalah dua SPA dengan Pertamina yang sebelumnya telah ditandangani pada tahun 2013 dan 2014 dan digantikan dengan satu SPA tunggal yang ditandatangani kemudian pada tahun 2015," beber Hengki.

Pernyataan Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan usai diperiksa KPK pada 14 September 2023 yang menyatakan Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan sebagai tersangka, menurut Hengki tidak pantas dan janggal diungkapkan oleh seorang terperiksa sebagai saksi di KPK. "Ini memang tidak lazim. Biasanya kan KPK yang mengumumkan siapa tersangka. Ada apa sebenarnya di balik pernyataan Dahlan Iskan ini?," tanya Hengki.

Hengki mengatakan, sebagaimana dilansir Liputan6 edisi 15 September 2023, Ketua KPK Firli Bahuri pada Juni 2022 mengumumkan pihaknya sedang menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina Tahun 2011-2014.

Sejumlah pihak juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut, namun sampai saat ini KPK belum mengumumkan nama tersangka maupun melakukan penahanan terhadap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

 

 

(Bandot DM\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar