Napi Korupsi Tamin Sukardi Meninggal Dunia karena Positif COVID-19
"Tanggal 11 Oktober 2020 narapidana tersebut dilakukan swab dan hasilnya masih positif COVID-19. Tanggal 24 Oktober 2020 pukul 08.03 WIB narapidana tersebut dinyatakan meninggal oleh dokter RS Royal Prima Medan," kata Kadivpas Kanwil Kemenkum HAM Sumut, Pujo Harinto.
Fakta Oligarki, Ketimpangan dan Korupsi
Data resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa indeks Gini Indonesia membaik, turun menjadi di bawah 0,4. Indeks Gini di bawah 0,4 masuk dalam kategori ketimpangan baik, 0-4 sampai 0,5 ketimpangan sedang, dan di atas 0,5 ketimpangan buruk. Namun harus diingat bahwa BPS mengukur ketimpangan berdasarkan konsumsi, bukan pendapatan dan bukan kekayaan.
Biar Paham, Anggota DPR Arteria Minta ICW Baca UU Polri
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat tren kenaikan anggaran polisi setiap tahunnya. Sejak 2015-2020 ini, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 531 trliun. Teranyar, ICW juga menemukan belanja digital Polri untuk sembilan item dari 2017-2020 dengan jumlah Rp1,025 triliun.
KPK Curigai Potensi Korupsi Anggaran Daerah Dalam Bentuk Deposito
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) curigai potensi korupsi anggaran daerah dalam bentuk deposito di bank, menyusul temuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal anggaran daerah sebesar Rp252,78 triliun yang disimpan di bank dalam bentuk deposito. Dana tersimpan yang dimaksud adalah gabungan anggaran dari provinsi dan kabupaten/kota.
Bengkaknya Anggaran Polri untuk Kepentingan Nikmat Siapa?
Anggaran triliunan rupiah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diduga untuk melakukan pemantauan aktivitas gerakan penolakan UU Cipta Kerja. ICW mencatat, belanja terbesar adalah untuk peralatanan pemantauan media sosial dan peralatanan anti unjuk rasa. Namun untuk apa untungnya Polri jor-joran belanja anggaran uang negara untuk counter attack isu anti UU Cipta Kerja? Ataukah ada pesanan dari kelompok tertentu?
Jadi Tersangka Sejak 2019, Wali Kota Tasikmalaya Akhirnya Ditahan KPK
Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada April 2019, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman akhirnya ditahan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Budiman diduga terlibat dalam perkara dugaan suap terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tasikmalaya, Jawa Barat, Tahun Anggaran 2018.
Dalami Korupsi, KPK Bakal Panggil Kembali Bekas Dirut PT PINS
Komisi Pemberantasan Korupsi kemungkinan meminta kembali keterangan mantan Direktur Utama PT PINS Indonesia Slamet Riyadi.
Terkait Kasus Korupsi, Dirut PT PAL Jadi Tersangka
Direktur PT PAL Indonesia Budiman Saleh ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi atas kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (PT DI) tahun 2007-2017.
Febri Diansyah Bocorkan Slip Gaji di KPK: Penghasilanku dari Rakyat
Febri Diansyah resmi mundur dari KPK dan jabatannya sebagai Kabiro Humas. Febri Diansyah sebelumnya sudah mengajukan pengunduran diri pada 18 September 2020.
BW: Virus Kolusi & Koruptif di UU Omnibus Law, Fakta Tak Terbantahkan
Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menilai isi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Cilaka) menunjukkan bahwa negara telah tertangkap melakukan korupsi. Hal itu disampaikannya berdasarkan fakta dari laporan yang disampaikan oleh majalah Tempo soal Omnibus Law; Kitab Hukum Oligarki.