Simak, Ini 5 Poin Penting Hasil KTT ke-43 ASEAN di Jakarta

Jakarta, law-justice.co - Gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di Jakarta berhasil menghasilkan sejumlah poin penting di antara para pemimpin negara Asia Tenggara.

Dalam dokumen berjudul Chairman`s Statement of the 43rd ASEAN Summit Jakarta, Indonesia, 5 September 2023, seluruh negara anggota menyepakati 164 poin pernyataan mulai dari soal masa depan ASEAN hingga sejumlah isu global yang menjadi perhatian bersama.

Berikut ini lima poin penting hasil KTT ke-43 ASEAN di Jakarta:

1. Indo Pasifik

Situasi di Indo-Pasifik menjadi salah satu poin penting yang dihasilkan dalam KTT ke-43 ASEAN di Jakarta.

Dalam deklarasi para pemimpin ASEAN, kawasan Indo Pasifik disebut menjadi perhatian para pemimpin ASEAN karena meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan itu.

Para pemimpin pun sepakat mempromosikan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) guna menciptakan perdamaian, stabilitas, keamanan, dan kemakmuran di kawasan.

ASEAN juga menyambut pernyataan bersama ASEAN-Selandia Baru mengenai kerja sama AOIP dan menantikan penerapan serupa dengan Amerika Serikat, Korea Selatan, serta China.

2. Laut China Selatan

Masalah di Laut China Selatan yang belakangan kembali panas juga menjadi salah satu bahasan di KTT ke-43 ASEAN.

Para pemimpin negara Asia Tenggara sepakat menahan diri dari tindakan-tindakan yang akan memperkeruh situasi di kawasan sengketa tersebut.

"Kami selanjutnya menegaskan kembali kebutuhan untuk mengejar resolusi sengketa damai sesuai dengan prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk UNCLOS 1982," bunyi kutipan dokumen tersebut.

ASEAN juga menyambut kemajuan penyelesaian pembahasan kode etik atau code of conduct (COC) di Laut China Selatan yang saat ini telah mencapai pembacaan kedua draf.

Para pemimpin pun menantikan kesimpulan awal COC dan akan terus mempertahankan dan mempromosikan COC guna menciptakan lingkungan yang stabil dan kondusif.

3. Myanmar

ASEAN mengecam keras peningkatan kekerasan di Myanmar yang menyebabkan penderitaan berkepanjangan bagi warga sipil di negara tersebut.

Para pemimpin ASEAN sepakat untuk menegaskan lagi posisi Asia Tenggara bahwa konsensus lima poin tetap menjadi rujukan utama ASEAN dalam mengatasi krisis di Myanmar.

Meski implementasi konsensus ini tak menunjukkan kemajuan signifikan, namun para pemimpin setuju untuk melanjutkan kesepakatan karena peran keketuaan Indonesia yang telah mencapai 145 pendekatan terhadap pihak-pihak terkait.

Peran utusan khusus juga menjadi pertimbangan ASEAN untuk meneruskan upaya membantu Myanmar menemukan solusi damai, komprehensif, dan tahan lama.

4. Keanggotaan Timor Leste

Keanggotaan Timor Leste di ASEAN juga menjadi salah satu poin penting yang dihasilkan kelompok negara-negara Asia Tenggara tersebut.

Dalam deklarasi para pemimpin ASEAN, disebutkan bahwa ada implementasi roadmap untuk keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN.

Demi mewujudkan pemenuhan kriteria keanggotaan ini, ASEAN mendorong para anggota dan mitra mendukung sepenuhnya keanggotaan Timor Leste melalui penyediaan bantuan peningkatan kapasitas dan dukungan lain seperti program magang lintas kementerian/lembaga.

Sejalan dengan ini, RI membuka program magang bagi 40 pegawai negeri Timor Leste untuk mencoba bekerja di kementerian/lembaga Indonesia mulai Mei sampai September 2023.

5. Timur Tengah

Situasi di Timur Tengah, terutama perang antara Israel dan Palestina turut menjadi poin penting yang dihasilkan dalam KTT ke-43 ASEAN di Jakarta.

Para pemimpin ASEAN menyatakan keprihatinan atas perkembangan di wilayah tersebut dan mengulangi kembali perlunya solusi komprehensif dan berkelanjutan guna mencapai perdamaian dan stabilitas.

"Kami mendesak kedua sisi untuk secara aktif mengambil langkah positif untuk memungkinkan negosiasi guna menahan diri dan bekerja sama terhadap dimulainya kembali negosiasi untuk mencapai perdamaian abadi," bunyi poin deklarasi para pemimpin ASEAN.

ASEAN juga menyatakan lagi dukungannya terhadap kebebasan Palestina melalui realisasi dua negara yang hidup berdampingan sesuai kesepakatan 1967.