Diungkap Pakar, WFH Dipastikan Bukan Solusi Atasi Polusi Udara
DKI Jakarta kembali menempati ranking pertama kualitas udara terburuk di dunia. Catatan IQ Air menunjukkan AQI US Jakarta berada di angka 196 yakni kategori kualitas udara tidak sehat. Warga berswafoto dengan latar belakang deretan gedung bertingkat tersamar kabut polusi udara di Perpustakaan Nasional, Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (20/6). Robinsar Nainggolan
Jakarta, law-justice.co - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menyatakan bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bukan solusi jangka pendek untuk mengatasi polusi udara di Jabodetabek.
"Mengenai polusi ini konteks jangka pendek bukan WFH," kata Trubus di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (14/8).
Menurut Trubus, pemerintah mestinya mengoptimalkan uji emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 66 Tahun 2020.
Dia mengatakan selama ini aturan tersebut belum diterapkan secara maksimal, sehingga berakibat pada buruknya kualitas udara di Ibu Kota.
"Selama ini kan tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh, akibatnya persoalan polusi muncul seolah-seolah ada kebakaran jenggot," ujarnya.
Trubus menilai WFH tak banyak memberikan pengaruh dalam mengatasi permasalahan polusi udara lantaran masyarakat bakal tetap bermobilitas. Selain itu, kata dia, WFH juga tak efektif.
"Setiap ada masalah WFH yang ditawarkan, seolah WFH obat mujarab seperti aspirin tiba-tiba langsung bisa sembuh," tutur Trubus.
"Untuk mengatasi polusi, jangka pendek ini kalau memang sumber utamanya dari transportasi itu uji emisi dan kalau bisa keluarkan kebijakan pembatasan usia kendaraan. Tapi itu juga butuh keberanian karena musuhnya pelaku usaha mobil, mobil bekas sama motor bekas marah semua," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut kualitas udara di Jabodetabek sepekan terakhir buruk. Dia memerintahkan anak buahnya untuk melakukan aksi tanggap.
Salah satu kebijakan yang Jokowi dorong adalah pembatasan jumlah pegawai ke Jabodetabek. Dia mempertimbangkan opsi penerapan WFH.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun bakal menerapkan kebijakan WFH setelah diberi arahan oleh Presiden Jokowi terkait polusi udara Jabodetabek.
Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kebijakan itu masih dalam tahap usulan. Dia berharap Pemprov DKI Jakarta memulai kebijakan tersebut dan diikuti lembaga negara lainnya.
"Pertama, kami mengusulkan WFH 50 persen atau 60 persen dan 40 untuk mengurangi kegiatan hari-hari di Pemda DKI. Kementerian lain, kami harap, juga bisa melakukan WFH," kata Heru pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (14/8).
Komentar