Gas LPG 3 KG Langka, DPR Desak Pemerintah Segera Cari Solusi

Sabtu, 05/08/2023 20:05 WIB
Politikus Golkar yang juga Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti (tengah) (Istimewa)

Politikus Golkar yang juga Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti (tengah) (Istimewa)

[INTRO]
Anggaran subsidi elpiji 3 kilogram (kg) mencapai Rp117,85 triliun. Namun, masyarakat sejumlah daerah justru mengeluhkan kelanggkaan elpiji 3 kg.
 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengaku menerima banyak keluhan masyarakat terkait kelangkaan elpiji 3 kg. Kementerian ESDM kini mempertimbangkan opsi penyaluran elpiji 3 Kg subsidi dengan metode yang sama seperti penyaluran subsidi pupuk.
 
Sistem penyaluran elpiji 3 Kg yang mengadopsi sistem penyaluran pupuk bersubsidi mencuat karena muncul potensi kebocoran alokasi subsidi.
 
Anggota Komisi VII DPR, Dyah Roro Esti menilai pemerintah, PT Pertamina (Persero) dan DPR harus segera mencari solusi guna menangani kelangkaan elpiji 3 kg di beberapa wilayah.
 
"Kita harus bergotong royong dalam hal ini pemerintah mempunyai tugas, Pertamina mempunyai tugas, dan kami (DPR) juga mempunyai tugas," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (05/08/2023).
 
Dia menilai anggaran subsidi elpiji 3 kg pada APBN 2023 sudah sangat besar yakni mencapai Rp117,85 triliun.
 
"Kami berharap apa yang sudah kita alokasikan dari segi anggaran bisa terealisasikan, tepat sasaran, dan dinikmati oleh masyarakat," lanjutnya.
 
Untuk itu, pemerintah dan Pertamina harus mengevaluasi sistem distribusi elpiji 3 kg bersubsidi di sejumlah wilayah.
 
Pemerintah dan Pertamina, kata Dyah, seharusnya telah memetakan wilayah yang mengalami kelangkaan elpiji 3 kg, jika permasalahannya terkait distribusi. Dengan begitu, semua pihak dapat melakukan monitoring dan evaluasi.
 
Selain isu kelangkaan gas elpiji 3 kg, dia juga menyoroti isu subsidi yang kurang tepat sasaran. Menurutnya, skema distribusi elpiji 3 kg maupun BBM bersubsidi perlu dicarikan solusi yang terbaik.
 
"Baik subsidi elpiji 3 kg maupun subsidi BBM, kenyataannya di lapangan masih kurang tepat sasaran. Maka, skema distribusi harus betul-betul dibenahi karena pada dasarnya satu komoditas dengan dua harga yang selama ini diterapkan menimbulkan banyak masalah di lapangan," pungkasnya.

(Givary Apriman Z\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar