Gelombang Migran Berlabuh, Pemerintah Inggris Rencana Siapkan Tenda

Inggris, law-justice.co - Kementerian tersebut dikatakan telah memiliki rencana mendirikan tenda-tenda di lokasi-lokasi militer yang sudah tidak terpakai pada akhir Agustus.

Hal ini dilakukan menyusul peningkatan jumlah kedatangan di pantai-pantai tenggara Inggris akhir musim panas lalu yang menimbulkan kritik bahwa pemerintah tidak siap dan kewalahan.

Namun, menurut The Times, rencana pembangunan tenda telah memicu keresahan di dalam jajaran pemerintah Inggris. Beberapa pejabat disebut membandingkan penggunaannya dengan kamp konsentrasi.

Peningkatan kedatangan migran lintas negara telah membebani sumber daya pemerintah Inggris dan menimbulkan perdebatan politik yang sengit mengenai perlakuan terhadap mereka.

Pada akhir tahun lalu, lebih dari 160.000 pencari suaka berada dalam ketidakpastian menunggu aplikasi mereka diproses.

Sementara itu, ribuan migran lainnya telah tiba di pantai Inggris, dengan lonjakan lain diperkirakan akan terjadi pada bulan-bulan Agustus hingga Oktober nanti.
Tetapi, PM Inggris Rishi Sunak telah bersumpah akan menghentikan perahu-perahu tersebut dan pemerintahannya bulan ini mengeluarkan undang-undang kontroversial yang melarang klaim suaka oleh siapa pun yang tiba melalui Selat Inggris dan rute-rute ilegal lainnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Inggris Suella Braverman telah memperkenalkan kebijakan perumahan kontroversial yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan kamar hotel yang mahal dalam sistem suaka yang saat ini menghabiskan 6 juta poundsterling setiap hari untuk akomodasi.

Yvette Cooper dari Partai Buruh yang beroposisi mengatakan kepada BBC Radio bahwa rencana penggunaan tenda-tenda tersebut untuk menampung migran merupakan tanda kegagalan kebijakan Partai Buruh.

"Mereka berjanji akan mengakhiri semua kekacauan ini, pada kenyataannya mereka tidak mengharapkan hal itu berhasil," katanya.

Tim Naor Hilton, kepala badan amal Refugee Action, menyebut laporan tersebut begitu mengejutkan.

"Seharusnya tidak terlalu berlebihan untuk meminta agar orang-orang yang melarikan diri dari kekerasan, penyiksaan dan penganiayaan agar klaim mereka dinilai dengan cepat dan adil serta ditempatkan di rumah-rumah yang aman di komunitas kami," katanya, dikutip dari AFP.

AFP mengungkap, Kementerian Dalam Negeri Inggris menolak untuk mengomentari laporan tersebut.