Ketiga Dugaan 337 Juta Data Dukcapil Bocor Bisa Jadi Bencana Massal

Jakarta, law-justice.co - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera ikut buka suara untuk menyoroti dugaan 337 juta data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bocor dan dijual di internet.

Mardani mewanti-wanti bencana massal yang dapat mengganggu stabilitas negara imbas kebocoran data jutaan warga.

"Tanggung jawab kita bersama untuk menjaga keamanan data, khususnya yang digital," kata Mardani dalam cuitan di akun Twitter-nya seperti dilihat, Senin (17/7/2023).

Ketua DPP PKS ini mengatakan telah berkomunikasi dengan pihak Kemendagri terkait permasalahan ini.

Dia mengaku mendapat laporan Kemendagri sedang melakukan investigasi dan mitigasi terkait dugaan kebocoran data tersebut.

"Saya sudah coba konfirmasi ke pihak Kemendagri. Sejak kemarin mereka sedang melakukan audit investigasi serta mitigasi preventif," ujarnya.

Terpisah, Mardani menambahkan bahwa persoalan ini harus ditanggapi secara serius oleh pemerintah. Dia mewanti-wanti hal ini dapat menganggu stabilitas negara.

"Mesti serius ditanggapi. Karena bisa jadi bencana massal yang mengganggu negara," kata Mardani.

Mardani mewanti-wanti warga bisa terdampak apabila data kependudukan itu betul-betul bocor dan dijual di internet. Imbasnya, kata dia, pemerintah terbebani biaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

"Jika semua warga terdampak karena kebocoran ini, akan jadi isu massal dan mengganggu stabilitas bangsa. Mau tidak mau negara wajib turun dengan cost kuratif. Kalau sekarang masih preventif," katanya.

Penjelasan Kemendagri

Diketahui Kemendagri telah merespons isu kebocoran data penduduk tersebut. Kemendagri menyebut data yang beredar tidak sesuai dengan format yang ada.

"Untuk sementara, dapat diinformasikan bahwa data yang ada di breachforums, jika dilihat dari format elemen datanya, tidak sama dengan database kependudukan yang saat ini terdapat pada Ditjen Dukcapil," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benny Irwan, saat dihubungi, Minggu (16/7).

Meski demikian, Kemendagri akan menyelidiki lebih lanjut dugaan bocornya data itu. Kemendagri bakal bekerja sama dengan BSSN dan Kemenkominfo.

"Berkenaan dengan dugaan kebocoran database kependudukan dan catatan sipil, Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama dengan BSSN dan Kemenkominfo serta stakeholder terkait lainnya telah melaksanakan dua langkah penting, yaitu audit investigasi dan mitigasi preventif. Kedua upaya tersebut sudah dijalankan sejak kemarin dan hingga saat ini masih berproses secara cepat dan lebih mendalam untuk menangani hal tersebut," ujar Benny.