"Semua yang melanggar mesti ditindak. Habib Rizieq ada dua kasus kerumunan dan ditahan fisik. Jika kejadian di atas memiliki kesamaan modus maka perlu diperlakukan sama," demikian Mardani.
"Izin nitip salam buat pemerintah, jangan selalu jualan isu radikalis dan teroris, karena statement-statement pemerintah RI dikutip media barat," kata Mardani.
"Segera fokus ke penanganan Covid-19 yang saintifik dan metodis, jangan politis!" pungkasnya.
"Penunjukan Sandi haknya Gerindra. Walau kasihan saja karena Calon Wakil Presiden diturunkan terlalu rendah," kata Mardani.
"Apalagi dengan kondisi COVID-19. Fokus pemerintah menjaga keselamatan dan kesejahteraan rakyat jauh lebih utama dan prioritas. Anggarannya alokasikan untuk bantu penanganan COVID-19 saja," imbuhnya.
"Dua kali pilpres dengan dua paslon musibah bagi demokrasi. Sistem presidential mensyaratkan tidak ada hambatan bagi majunya calon," tegasnya.
"Jangan buruk rupa cermin dibelah. Pilkada dan pemilu jelas kok, siapa mampu memesona rakyat pasti dipilih," katanya.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyindir pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memanfaatkan momentum krisi untuk membuat lompatan yang besar. Kata Mardani, hal itu cukup susah, karena untuk berjalan saja sudah sulit.
Langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mengubah status pegawai KPK jadi ASN disayangkan oleh Mardani Ali Sera. Menurut Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, kebijakan Jokowi tersebut sebagai efek lanjutan dari revisi terhadap undang-undang KPK.
"Para tokoh, baik yang di parpol ataupun ormas punya peluang maju di Pilpres 2024. Habib Rizieq dan Ustaz Abdul Somad seperti juga para ketua parpol, para menteri dan utamanya para kepala daerah yang sukses punya peluang maju Pilpres 2024," katanya.