Rencana Redenominasi Rupiah, Bagaimana Untung Ruginya?

Jakarta, law-justice.co - Redenominasi Rupiah hampir selalu menjadi wacana tahunan pemerintah Indonesia sejak era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Terakhir kali, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan kesiapan pihaknya untuk menyederhanakan digit mata uang pecahan itu dalam konferensi virtual pada Kamis, 22 Juni 2023 Kamis, 22 Juni 2023. Lantas, apa saja untung rugi rencana redenominasi Rupiah?

Keuntungan Redenominasi Rupiah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian redenominasi didefinisikan sebagai penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengubah nilai tukarnya. Menurut Erissa Nilasari dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari (2014), tujuan yang merupakan keunggulan dari redenominasi adalah sebagai berikut.

- Meningkatkan nilai martabat Rupiah.

- Menyederhanakan mata uang.

- Memudahkan pencatatan keuangan.

- Membangun kesetaraan ekonomi Indonesia di tingkat regional.

Selain itu, sebagaimana penelitian Seftiningtyas tentang pengaruh redenominasi terhadap inflasi dilihat dari ekspor dan nilai tukar, menunjukkan adanya hasil yang lebih baik. Penyederhanaan digit pecahan mata uang disebut mampu menurunkan tingkat inflasi. Sementara itu, inflasi rendah dapat meningkatkan kredibilitas nasional sehingga perekonomian menjadi stabil. Meski begitu, redenominasi tidak memengaruhi ekspor barang dan jasa.

Lebih lanjut, berdasarkan penelitian Harryadin Mahardika dkk, redenominasi tidak mampu memperbaiki citra Rupiah. Akan tetapi, kebijakan itu bisa berefek positif pada perilaku konsumen. Masyarakat yang memiliki pengetahuan keuangan baik akan menilai redenominasi sebagai tindakan yang meningkatkan perekonomian.

Dalam naskah publikasi Muslikah Suciati dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (2011) disebutkan, redenominasi juga bisa menjadi sarana pemerintah untuk menegaskan kembali kedaulatan moneter. Apabila warga kehilangan kepercayaan pada mata uang nasional dan mulai memilih mata uang asing, maka dianggap sebuah pukulan psikologis serta ekonomi bagi pemerintah.

Kerugian Redenominasi Rupiah

Walaupun menawarkan sejumlah keuntungan, Harryadin Mahardika dkk juga menyampaikan beberapa dampak buruk yang mungkin timbul. Implementasi kebijakan rencana redenominasi rupiah disebut membutuhkan biaya tinggi untuk persiapan dan pelaksanaannya. Biaya yang dimaksud salah satunya untuk mencetak uang baru.

Hal yang tidak kalah penting, redenominasi memicu timbulnya kesalahan persepsi dengan sanering (pemotongan nilai uang) di tengah masyarakat. Adanya salah persepsi (money illusion) yang menganggap harga barang dan jasa menjadi lebih murah menyebabkan lonjakan permintaan serta penawaran. Tentunya persoalan tersebut akan mengakibatkan inflasi semakin tidak terkendali.

Maka dari itu, diperlukan pemahaman mendalam bagi masyarakat sebelum wacana redenominasi disahkan. Dilansir dari situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pemerintah harus mengintensifkan sosialisasi supaya tidak terjadi kebingungan dalam bertransaksi.

Menurut Bank Indonesia, sosialisasi rencana redenominasi Rupiah membutuhkan waktu lebih dari tujuh tahun. Kepala Seksi Hukum dan Informasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mahmud Ashari memberi contoh, berkaca dari sejumlah negara, misalnya Turki yang menyederhanakan mata uang Lira selama 10 tahun dan diikuti Rumania selama hampir 2 tahun.

Butuh waktu sangat panjang untuk menetapkan redenominasi Rupiah. Pasalnya, masyarakat Indonesia sangatlah heterogen, terutama bagi mereka yang tinggal di pedesaan. Sosialisasi harus digencarkan supaya tidak terjadi gejolak sosial dan ekonomi.

Mengacu pada penelitian berjudul Dampak Wacana Redenominasi Terhadap Harga Saham (2011) oleh Muslikah Suciati, penerapan penyederhanaan mata uang berimbas pada penurunan harga saham. Sehingga pasar melontarkan beragam reaksi, baik positif maupun negatif.

Sebagian investor menilai bahwa rencana redenominasi rupiah akan menguntungkan pasar. Namun, tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa kebijakan tersebut justru menurunkan tingkat pertumbuhan perusahaan. Akibatnya, pemilik modal khawatir dengan pengumuman dividen dan kondisi keuangan perusahaan.