Kritik Kebijakan Jokowi, JK Bak Cipratkan Air ke Muka Sendiri

Jakarta, law-justice.co - Siapa yang tak kenal dengan Jusuf Kalla (JK)? Betul, dia adalah Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan 12.

Kini, tokoh asal Makassar itu medapat sorotan publik, karena dianggap kekanak-kanakan, tak mencerminkan seorang negarawan.

Pria yang akrab disapa JK ini menjadi salah satu orang terdepan yang mengkritik banyak kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Yang menjadi soal, JK pernah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi (2014-2019), yang mana turut membuat kebijakan tersebut.

Namun, kini JK seperti amnesia, lupa bahwa Jokowi pernah berjasa memilihnya menjadi Wapres RI ke-12.

Ini Kritik JK

Soal jalan rusak di Lampung, misalnya, JK menyoroti kebijakan pemerintah yang justru lebih mementingkan pembangunan jalan tol.

"Baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung dan juga di Makassar rusak. Di lain pihak kita juga bangga bahwa pemerintah juga waktu saya pemerintah, mampu membangun ribuan jalan tol," ucap JK dalam pidato HUT ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

"Tol itu penting agar tidak macet, penting sekali jalan tol. Tetapi 170.000 jalan rusak di Indonesia, itu data BPS," sambungnya.

Menurutnya, kebijakan ini memunculkan anggapan bahwa hanya orang mampu yang bisa melewati jalan mulus.

Namun, ia juga turut bertanggung jawab atas kebijakan itu karena pernah menjadi wapres Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, JK juga menyoroti utang Indonesia yang terus membengkak.

Besaran nominal itu membuat pemerintah perlu membayar Rp 1.000 triliun setiap tahunnya untuk kewajiban utang.

Selain itu, JK juga sebelumnya mengkritik kebijakan mobil listrik pemerintah yang dianggapnya hanya memindahkan emisi.

Sebab, emisi yang sebelumnya berasal dari knalpot mobil kini berpindah dari asap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menjadi sumber tenaga listrik untuk mobil.

"Mobil listrik itu untuk mengurangi emisi kan, tapi tiap malam itu harus di-charge, jadi sangat tergantung kepada pembangkit," ucap JK saat ditemui di Universitas Paramadina Kampus Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (23/5/2023).

"Kalau pembangkitnya tetap PLTU itu hanya pindah emisi dari knalpot mobil ke cerobong PLTU," lanjutnya.

Tahun politik

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat menilai, perubahan sikap JK ini tak lepas dari tahun politik.

Apalagi, JK disebut dekat dengan salah satu bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan.

"Sikap JK sekarang ini tidak bisa dipisahkan dengan kondisi menjelang pemilu 2024," kata Cecep kepada Kompas.com, Rabu (24/5/2023).

"Karena kemudian JK berada di belakang Anies, tentu dia harus konsen mengampanyekan Anies," imbuhnya.

Apalagi, Anies merupakan antitesis Jokowi. Dengan begitu, model kampanyenya adalah mengkritik kebijakan pemerintah.

Menurutnya, kritikan JK ini menandakan adanya prakondisi untuk menciptakan opini bahwa Jokowi memiliki kekurangan.

"Sehingga perlu mencari pengganti Jokowi dengan orang yang melakukan perubahan, dalam hal ini Anies Baswedan," ucapnya.

Namun, kritikan JK terhadap pemerintah Jokowi justru sama halnya menyerang dirinya sendiri.

Pasalnya, ia merupakan pendamping Jokowi pada pemerintahan periode pertama.