Kekacauan Hengkangnya Pasukan AS di Afghanistan Disebut Salah Trump

Jakarta, law-justice.co - Mantan Presiden AS Donald Trump disebut menjadi orang yang paling bersalah atas kekacauan penarikan pasukan AS dari Afghanistan pada Agustus 2021.

Kesalahan tersebut dialamatkan kepada Trump melalui ringkasan laporan rahasia yang dirilis oleh pemerintahan Presiden AS Joe Biden, Kamis (6/4/2023)

Ringkasan laporan rahasia itu diambil dari ulasan Kementerian Luar Negeri AS dan Kementerian Pertahanan AS yang sangat rahasia yang dikirim ke Kongres AS.

Menurut ringkasan laporan rahasia itu, Trump gagal merencanakan penarikan yang telah dia sepakati dengan Taliban, sebagaimana dilansir Reuters, Jumat (7/4/2023)

“Pilihan Presiden Biden tentang bagaimana melakukan penarikan dari Afghanistan sangat dibatasi oleh kondisi yang dibuat oleh pendahulunya,” bunyi ringkasan tersebut.

“Pemerintahan pendahulu tidak memberikan rencana bagaimana melakukan penarikan terakhir atau untuk mengevakuasi sekutu Amerika atau Afghanistan,” sambung ringkasan itu.

Di sisi lain, laporan tersebut justru membuat anggota parlemen dari Partai Republik marah. Mereka lantas meminta dokumen untuk penyelidikan sendiri atas penarikan pasukan AS.

Ketua Komite Hubungan Luar Negeri DPR AS dari Partai Republik, Michael McCaul, mengeluarkan kecaman keras.

Dalam sebuah pernyataan, McCaul justru menuding Biden-lah yang memerintahkan penarikan pasukan AS dan bertanggung jawab atas kegagalan besar dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

 

Penarikan yang kacau
Penarikan pasukan AS dari Afghanistan pada Agustus 2021 secara resmi mengakhiri perang terpanjang Washington.

Penarikan tersebut membuat puluhan ribu warga Afghanistan putus asa. Beberapa mencoba melarikan diri karena khawatir akan kembalinya pemerintahan Taliban.

Kala itu, ribuan orang Afghanistan mengepung bandara internasional Kabul. Beberapa di antara mereka bahkan sampai menyerahkan bayi kepada pasukan AS atau masuk dan menggantung di pesawat.

Ringkasan tersebut menyebutkan, pemerintahan Trump “memusnahkan” layanan dukungan pengungsi.

Pemerintahan Trump juga disebut hampir menghentikan pemrosesan Visa Imigrasi Khusus untuk ribuan warga Afghanistan yang bekerja untuk pemerintah AS.

“Transisi itu penting. Itulah pelajaran pertama yang dipelajari di sini. Dan pemerintahan yang akan datang tidak diberikan banyak hal,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby dalam pengarahan Gedung Putih.

Ringkasan setebal 12 halaman itu menyampaikan kekacauan operasi penarikan pasukan dan evakuasi terhadap cacatnya informasi intelijen AS.

Selain itu, penilaian militer gagal meramalkan cepatnya pengambilalihan yang dilakukan oleh Taliban usai pasukan AS ditarik.

“Hingga Mei 2021, penilaian masih menunjukkan bahwa Kabul mungkin tidak akan mendapat tekanan serius hingga akhir 2021 setelah pasukan AS pergi,” kata ringkasan itu.

Ditekan apakah Biden memikul tanggung jawab atas gangguan di bandara Kabul, Kirby menjawab bahwa Biden bertanggung jawab atas perintah yang diberikan.

“Hanya karena sebagai panglima tertinggi, dia memikul tanggung jawab atas perintah yang dia berikan,” kata Kirby.