Perkara Request Jokowi, Anggaran IKN Nusantara Sampai Bengkak Rp8 T

Jakarta, law-justice.co - Anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur tahun ini nampaknya akan membengkak.

Pasalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta tambahan anggaran untuk mega proyek itu.

Dilansir dari Kontan, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, akan ada tambahan sekitar Rp 7 triliun hingga Rp 8 triliun untuk pembangunan IKN.

Adapun pagu anggaran IKN yang sebelumnya ditetapkan tahun ini yakni sebesar Rp 23 triliun.

Tahun ini kan sudah dianggarkan di PUPR dan Kemenhub dan beberapa kementerian itu sekitar Rp 23 triliun.

Tapi ada tambahan-tambahan baru. Tambahannya ya kira-kira yang mereka sudah minta sejauh ini sekitar Rp 7 triliun-Rp 8 triliun.

Tapi masih diperkirakan akan bertambah, tutur Isa dalam media briefing, Selasa (21/3).

Menurutnya, tambahan anggaran tersebut karena ada permintaan pembangunan tambahan dari Presiden Jokowi.

Sehingga membutuhkan dana tambahan untuk pembangunan tersebut.

Anggaran tambahan ini rencananya akan digunakan untuk pembebasan lahan yang nantinya disediakan bagi pengembang.

Tambahan-tambahan baru, misalnya pak Presiden minta tanah yang disiapkan untuk para investor, nah itu nanti perlu land development, imbuhnya.

Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat pembangunan IKN Nusantara sudah mencapai 23 persen pada awal Maret 2023.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, progres pembangunan beberapa infrastruktur IKN bahkan sudah ada yang mencapai 100 persen.

"Secara rata-rata sampai awal Maret itu 23 persen. Ada beberapa yang bahkan sudah 100 persen, misal jalan logistik itu 3 ruas itu sudah 100 persen.

Kemudian Embung Mentawir juga sudah 100 persen," ujar Danis dikutip dari Instagram resmi Kementerian PUPR kemenpupr, Sabtu (18/3/2023).

Sementara untuk pembangunan kantor presiden, progresnya sudah hampir sekitar 5,8 persen dan Istana Presiden pembangunannya mencapai 8 persen.

Dia bilang, Kementerian PUPR dalam membangun IKN secara detail memperhatikan aspek lingkungan.

Jangan sampai pembangunan IKN merusak lingkungan sekitar.

"Contoh kecilnya adalah bagaimana kami mengusahakan agar tegakkan pohon-pohon yang ada tetap sesuai dengan aslinya," tuturnya.

Sebelumnya, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) telah menyelesaikan pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK).

Proyek ini menjadi kawasan bangunan pertama yang berdiri di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Deputi Project Manager HPK IKN Wahyu Anggoro mengungkapkan, HPK memegang peranan penting sebagai tempat tinggal bagi para pekerja konstruksi yang akan membangun IKN Nusantara.

HPK memiliki total 22 tower dengan daya tampung sekitar 16.000 pekerja.

Bertindak sebagai leader dalam proyek ini, WEGE mendapat porsi membangun 12 tower HPK.

Lingkup pekerjaan WEGE meliputi design and build, landscape dan hardscape dengan menggunakan teknologi modular yang menjadi bidang keahlian WEGE.