Menteri Keuangan Israel: Bangsa Palestina Tidak Pernah Ada!

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah Israel lewat Menteri Keuangannya, Bezalel Smotrich dengan tegas menolak eksistensi Palestina. Dia bahkan menyebut bahwa bangsa Palestina tidak pernah ada.

Smotrich sendiri merupakan seorang nasionalis sayap kanan Yahudi. Ia menilai Palestina hanyalah sebuah gagasan kebangsaan yang muncul sebagai respons atas gerakan Zionis dalam mendirikan Israel.

"Siapa raja Palestina pertama? Bahasa apa yang digunakan orang Palestina? Apakah pernah ada mata uang Palestina?" ucap Smotrich dalam pidatonya di Paris, seperti diberitakan CNN, Selasa (21/3).

"Apakah ada sejarah atau budaya asli Palestina? Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang namanya orang Palestina," lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Palestina melemparkan kecaman. Mereka menilai pernyataan Smotrich sangat rasis dan dianggap sebagai upaya memalsukan sejarah.

Palestina menegaskan bahwa bangsa mereka `sudah ada di tanah itu selamanya`.

Faksi Hamas juga mengungkapkan pernyataan serupa. Mereka menilai komentar Smotrich mencerminkan `kebijakan fasis dan penggusuran paksa Israel terhadap rakyat Palestina`.

Tak cuma dari Palestina, kecaman juga muncul dari Amerika Serikat. Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby menilai bahwa pernyataan Smotrich tidak akan membantu meredakan ketegangan antara Israel dan Palestina yang masih bergejolak.

"Kami benar-benar keberatan dengan pernyataan semacam itu. Itu sangat tidak membantu dalam, sekali lagi, upaya meredakan ketegangan dan mencoba menemukan solusi dua negara yang layak untuk maju," ucap Kirby.

Kirby mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin melihat bentuk retorika apa pun yang bisa menghalangi penemuan solusi untuk kedua negara.

"Pernyataan seperti itu [yang disampaikan Smotrich] benar-benar menjadi penghalang," lanjutnya.

Pernyataan Smotrich itu muncul pada waktu yang berdekatan dengan perundingan antara pejabat utusan Palestina dan Israel di Mesir pada Minggu (19/3).

Pertemuan ini adalah kelanjutan dari pembicaraan serupa bulan lalu di Yordania.

Kala itu, kedua belah pihak berjanji untuk mencegah terjadinya lebih banyak kekerasan di antara kedua negara.

Hal tersebut muncul di tengah kekhawatiran eskalasi ketegangan di antara kedua negara selama bulan suci Ramadhan.