Anwar Ibrahim Kenakan Pajak Orang kaya dan Perketat Belanja Negara

Sabtu, 25/02/2023 10:00 WIB
PM Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim (Foto: Tempo)

PM Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim (Foto: Tempo)

Jakarta, law-justice.co - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Jumat mengumumkan rencana untuk mengurangi pengeluaran pada 2023 dan mengenakan pajak terhadap orang kaya.

Seperti dilansir Reuters, langkah itu diambil Anwar dalam upaya mempersempit defisit anggaran serta menyokong pertumbuhan ekonomi yang melambat.


Tiga bulan sejak menjadi perdana menteri, Anwar menghadapi perlambatan signifikan pada ekonomi Malaysia yang bergantung pada ekspor, penurunan pendapatan negara, dan kenaikan biaya hidup.

Anwar, yang merangkap jabatan sebagai menteri keuangan, berjanji untuk mempertahankan subsidi dan bantuan pemerintah lainnya bagi warga berpenghasilan rendah. Hal ini sambil memperluas fondasi pendapatan dengan pengenaan pajak pada barang-barang mewah dan keuntungan modal.

"Mengingat pendapatan dan kekayaan negara terkonsentrasi di antara orang-orang kaya dan orang-orang elite, sudah sepantasnya distribusi pendapatan nasional difokuskan pada kelompok berpenghasilan rendah dan menengah," kata Anwar di parlemen saat menyajikan anggaran negara 2023.

Dia meminta orang-orang kaya untuk mengambil bagian dalam mendukung pendapatan negara.

Anwar memperkirakan bahwa defisit anggaran tahun ini akan menjadi lima persen dari produk domestik bruto (PDB) --lebih kecil dari 5,6 persen pada tahun sebelumnya. Perkiraan ini lebih ambisius dibanding target pendahulunya, Ismail Sabri Yaakob, yang menargetkan pengurangan defisit ke 5,5 persen.

Pemerintah Malaysia akan memberlakukan pajak pada barang-barang mewah, seperti jam tangan dan pakaian. “Pajak penghasilan akan dinaikkan hingga dua persen untuk beberapa individu berpenghasilan tinggi,” kata Anwar.

Malaysia juga akan mempertimbangkan penerapan pajak bertarif rendah pada keuntungan modal mulai 2024, bagi penghapusan saham yang tidak dapat diperdagangkan lagi oleh perusahaan.

Anwar menambahkan bahwa pajak konsumsi lebih luas untuk saat ini tidak mungkin dilaksanakan. Terlebih lagi, tahun ini Malaysia berencana untuk memberi bantuan hingga 64 miliar ringgit atau sekitar Rp219,8 triliun dalam bentuk subsidi, bantuan, dan insentif.

PM Anwar juga menghadapi tantangan dalam ekonomi, yang diperkirakan tumbuh 4,5 persen pada 2023 dari 8,7 persen yang dicapai pada 2022 -- tertinggi dalam 22 tahun.

Pertumbuhan ekspor diperkirakan melambat menjadi 1,6 persen tahun ini, turun tajam dari 25 persen pada tahun sebelumnya. Dalam sidang parlemen, Anwar mengatakan dia yakin Malaysia akan melampaui target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 persen itu.

Pemerintah Malaysia mengusulkan anggaran belanja sebesar 386,1 miliar ringgit atau sekitar Rp1,32 kuadriliun untuk tahun ini, lebih rendah dari perkiraan awal tahun lalu sebesar 395,2 miliar ringgit atau Rp1,35 kuadriliun.

 

(Kiki Agung\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar