Safari Politik Anies Baswedan ke Sejumlah Daerah Mulai Dihambat (1)

Jakarta, law-justice.co - Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat (DPP Partai NasDem) menyatakan bahwa gangguan terhadap safari politik Anies Baswedan ke daerah tidak hanya terjadi di Aceh, tapi juga di sejumlah wilayah lain, seperti Tasikmalaya dan Ciamis.

Sebagai informasi, kekinian ramai pencabutan izin penggunaan tempat menjelang safari Anies ke Aceh pada Sabtu pekan ini. Ketua DPP NasDem, Willy Aditya mengatakan gangguan yang sama juga dialami NasDem dan Anies di daerah lain.

"Tentu ini juga, sebelumnya juga terjadi di Tasik dan Ciamis, tapi pihak pemerintahnya firm untuk terus menjalankan kegiatan," kata Willy kepada wartawan, Rabu (30/11/2022).

Willy menegaskan bahwa di dua daerah tersebut, pihak pemerintah daerah tidak terlibat. Melainkam ada upaya yang mendorong pemda menyetop safari Anies.

"Bukan, bukan pemda. Ada permintaan kepada pemda untuk menghentikan kegiatan," ujar dia.

Willy tidak menyampaikan siapa pihak-pihak yang mencoba mengadang kegiatan Anies tersebut. "Nggak perlu kita ngomong lah," ucapnya.

Pemda Aceh Cabut Izin Tempat

NasDem mengonfirmasi adanya gangguan dalam agenda safari bakal calon presiden mereka, Anies Baswedan ke Aceh.

Kendala itu ialah pencabutan izin pakai tempat acara yang rencananya digunakan saat Anies berkunjung pada Sabtu depan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, diketahui pencabutan izin itu dilakukan Pemda Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Pemda mencabut izin pemakaian Taman Ratu (Sultanah) Safiatuddin.

"Ya memang ada. Sebelumnya sudah keluar izin tapi habis itu dicabut sama pihak pemda," kata Willy.

Willy mewakili NasDem, mengatakan pihaknya menyayangkan adanya pencabutan izin tersebut. Terlebih, izin sebelumnya suda diterbitkan pihak Pemda Aceh.

"Tentu ini sangat kita sayangkan bahwasamnya masih ada saja dalam situasi seperti ini ada represifitas yang sifatnya tidak penting ya. Tentu ini menjadi catatan kita bersama, bagaimana kita berharap, kan demokrasi ini kan suatu proses yang terbuka saja, tidak perlu juga hal-hal seperti itu terjadi," tutur Willy.

Willy menekankan pencabutan izin penggunaan fasilitas hanya dilakukan pihak Pemda Aceh. Sementara pihak kepolisian, diakui Willy tidak melalukan hal serupa.

"Nggak. Pihak kepolisian kan konteksnya adalah memberikan izin keramaian. Yang mencabut izin itu adalah pihak pemda, daerah," katanya.

Sebelumnya, Willy mengatakam safari politik Anies Baswedan ke berbagai daerah di Indonesia terus berlanjut. Safari itu diketahui dilakukan seiring penetapan Anies sebagai bakal calon presiden dari NasDem.

Terdekat Anies dijadwalkam akan berangkat ke Aceh, Padang, dan Pekanbaru pada awal Desember. Setelahnya Anies diagendakan safari Papua.

"Bersama NasDem dan relawan," kata Willy menegaskan siapa saja yang mendampingi safari Anies, Rabu (30/11).

Selain NasDem dan Relawan, Willy menyampaikan dua partai yang kini sedang melakukan penjajakan koalisi turut serta mengantarkan Anies di setiap safarinya.

Partai Demokrat dan PKS terjun lamgsung ke daerah-daerah, ikut mendampingi Anies kendati mereka belum ikut mendeklarasikam Anies sebagai capres usungan masing-masing partai.

"Di setiap jalan Mas Anies ke daerah selalu ada koalisi. Ikut semua dan terjadi obrolan intens sehingga kerja sama di bawah juga terkondisikan," kata Willy.