Sindir Aksi Tolak Kenaikkan Harga BBM, Luhut: Banyak yang Enggak Jelas

Jakarta, law-justice.co - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest), Luhut Binsar Pandjaitan melontarkan sindiran soal kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi yang masif dilakukan usai pemerintah menaikkan harga BBM Pertalite, Solar, dan Pertamax beberapa waktu lalu.

Luhut mengeklaim saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus di 5,4 persen, meski di tengah gonjang-ganjing konflik geopolitik.

Namun, dia tidak dengan rinci menyindir pendemo mana yang dinilai banyak yang tidak jelas.

"Sekarang mungkin kita bisa dekat-dekat 6 persen karena basisnya we are doing okay. Tapi memang ada yang demo-demo, sekarang saya lihat-lihat yang demo banyak yang enggak jelas juga," katanya saat FGD Investasi Kabel Bawah Laut di Indonesia, Rabu (7/9).

Dia menjelaskan, kondisi ekonomi nasional yang masih baik terlihat pula dari tingkat pengangguran yang menurun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga ditopang dengan kenaikan harga komoditas serta pengembangan industri hilirisasi.

Dengan pengembangan industri hilirisasi, Luhut memprediksi nilai tambah ekspor komoditas Indonesia akan menembus USD 30 miliar tahun ini, berbeda jauh dari tahun 2015 yang hanya USD 1,2 miliar. Hal ini juga akan mendukung penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, untuk menyokong perekonomian rakyat, Luhut juga mengungkapkan pemerintah telah menggelontorkan dana desa untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 467 triliun selama tujuh tahun terakhir.

"Masalahnya orang yang enggak ngerti masalah ikut-ikut demo. Mau bangkrut, mau bangkrut darimana? Kita mana ada orang kelaparan? Kenapa? tadi presiden singgung itu, dana desa sudah Rp 476 triliun itu diberikan selama 7 tahun terakhir," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga meminta para pengamat dan ekonom untuk tidak memberikan informasi yang menimbulkan kontroversi, melainkan harus melalui analisis dengan model ekonomi yang beradaptasi dengan perubahan.

"Ada perubahan yang sangat signifikan. Jadi yang penting kita kompak, jadi kalau ada yang ribut sebenarnya ya pemerintah ok tidak ada masalah, tapi jangan kita mendidik masyarakat kita dengan informasi yang enggak jelas," imbuh Luhut.