IMF Desak Jokowi soal Pelunasan Utang Negara G20, Ini Respons Kemenkeu

Jakarta, law-justice.co - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya buka suara untuk merespons terkait desakan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk membahas penyelesaian utang negara-negara G20 di Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) 2022.

Staf Ahli Bidang Makro dan Keuangan Internasional, Wempi Saputra menyebutkan dalam acara yang akan berlangsung pada 14-15 Juli 2022 di Bali tersebut, tidak ada pembahasan mengenai utang negara-negara G20.

Menurutnya pembahasan financial track akan berjalan sesuai dengan yang telah disusun jauh dari sebelumnya.

Dalam hal ini, agenda prioritas adalah pemulihan ekonomi dunia yang merata, sistem pembayaran digital hingga perpajakan internasional.

"Ini (terkait utang-utang negara G20) sebetulnya tidak dibahas di FMCBG di Bali dan untuk saat ini tidak memungkinkan (dimasukkan dalam pembahasan), karena sudah aggreed sebelumnya ke members," ujarnya kepada CNN Indonesia, Senin (11/7).

Namun, ia memperbolehkan IMF untuk menyampaikan terkait permasalahan utang negara-negara G20 tersebut pada saat menjadi pembicara utama.

"Kemungkinan IMF bisa menyampaikan isu tersebut saat intervensi. Dalam sesi I global economy di FMCB, IMF akan diundang sebagai lead speaker. Jadi bisa disampaikan saat itu," kata dia.

Sebelumnya, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mendesak Presiden Joko Widodo (Joki) dan China untuk membicarakan pelunasan utang negara-negara G20.

Sebab, Georgieva melihat makin bayak negara yang berutang besar. Ia khawatir ini akan ada kegagalan pembayaran dari utang-utang tersebut.

Oleh karenanya, Georgieva menilai sangat penting untuk mulai membahas langkah yang harus dilakukan bersama-sama untuk menekan utang di berbagai negara terutama di forum internasional seperti G20.