Israel di Piala Dunia U-20 Jadi Polemik, PDIP Usul Jalan Tengah

Jakarta, law-justice.co - Anggota Komisi I DPR dari fraksi PDIP Effendi Simbolon mengusulkan agar peserta Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia tahun depan tak membawa atribut negara asal.

Effendi menilai opsi tersebut bisa menjadi jalan tengah seiring suara penolakan keikutsertaan Israel oleh sejumlah kelompok LSM pro-Palestina. Menurutnya, cara itu bisa dilakukan untuk menegaskan ajang olahraga antar negara di dunia itu bukan hubungan diplomatik.

"Tidak boleh bawa benderanya dia. Tidak boleh menyanyikan lagu kebangsaan. Betul itu, karena tidak ada hubungan diplomatik,` kata Effendi kepada wartawan di kompleks parlemen, dikutip Jumat (1/7/2022)

Menurutnya, Indonesia sebagai tuan rumah tak memiliki wewenang untuk menolak keikutsertaan Israel. Sebab, hal itu menjadi wewenang federasi sepak bola dunia atau FIFA. Effendi bilang timnas bisa gugur sebagai tuan rumah jika tidak melibatkan Israel.

Dia memahami, Indonesia berada dalam posisi dilematis seiring gelombang penolakan tersebut. Namun menurutnya, keikutsertaan Israel mestinya tak diartikan Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan negara tersebut.

"Kita bisa mengerti. Cuma dilematis. Kita enggak diartikan berhubungan diplomatik dengan Israel. Cuma kita enggak bisa mengatakan menolak dia. Enggak encore. Atau kita yang keluar dari kompetisi itu," katanya.

Effendi menilai keikutsertaan Israel juga the same dengan keputusan FIFA mengeliminasi Rusia dari semua kompetisi sepak bola internasional. Menurutnya, hingga kini tak ada negara yang menjatuhkan sanksi ke Israel.

"Karena dianggap dia (Rusia) menginvasi negara lain sehingga disanksi. Israel enggak ada sanksinya. Kita yang enggak berhubungan diplomatik ke Israel. FIFA enggak kasih sanksi ke dia (Israel)," katanya.

Sedikitnya empat koalisi melayangkan penolakan keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia. Koalisi LSM Pro-Palestina itu memandang penolakan tersebut diperlukan untuk menjalankan mandat UUD 1945 yang menentang segala bentuk penjajahan.

Menurut mereka Israel tak hanya menjajah Palestina tapi juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Perwakilan koalisi, Sarbini Abdul Murad juga mengkritik pernyataan Menpora Zainudin Amali yang telah mengizinkan Timnas Israel untuk bertandang ke Indonesia. Keputusan Menpora menurutnya seakan melupakan sikap pemerintah yang sempat menolak kehadiran atlet-atlet Israel ke Indonesia.

Atas instruksi Sukarno, Timnas Indonesia sempat menolak melawan Israel dalam Kualifikasi Piala Dunia 1958. Kala itu, Indonesia melaju ke babak kedua Kualifikasi dan satu grup bersama Israel, Mesir, dan Sudan. Alasannya politis, solidaritas untuk Palestina atas instruksi Presiden Sukarno.

"Ketegasan pemerintah dalam hal ini Menpora akan menjadi catatan sejarah keseriusan pemerintah bersikap terhadap penjajahan Israel atas tanah Palestina," kata Sarbini, Rabu (29/6).