Larang Warganya ke Indonesia, Menlu Pertanyakan Kebijakan Arab Saudi

Jakarta, law-justice.co - Kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang melarang warganya ke Indonesia membuat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi heran. Dia lantas mempertanyakan kebijakan tersebut saat berkomunikasi Menlu Arab Saudi.

"Kita sudah, jadi begitu kita menerima informasi itu saya langsung berkomunikasi terutama dengan duta besar di sini, duta besar kita juga tugasi untuk mengontak otoritas yang ada di Saudi dan saya melakukan komunikasi juga dengan Menlu Saudi Arabia dan mereka berjanji akan melihat," kata Retno kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Retno mempertanyakan kepada Arab Saudi dasar apa yang menjadikan Indonesia masuk list negara yang dilarang untuk dikunjungi. Retno menilai tidak masuk akal jika terkait penanganan COVID-19. Menurutnya penanganan COVID di RI sudah cukup baik dibanding negara-negara lain.

"Karena pertanyaan kami tentunya apa yang mendasari list tersebut. Kalau list tersebut adalah terkait COVID-19, saya kira banyak sekali negara yang tidak masuk di dalam list 16 itu yang kondisi COVID-19nya jauh lebih buruk dari kita. Karena kita sebenarnya adalah salah satu yang penanganan COVID-19nya baik," ujarnya.

Retno lantas menyebut forum internasional yang digelar di Bali pekan lalu. Menurutnya hal itu sudah menjadi bukti kalau penanganan COVID-19 di RI sudah baik, sebab lebih dari 7.000 peserta mengikuti acara tersebut.

"Dan ini terbukti pada saat saya menerima Deputi Sekjen PBB dan juga presiden majelis umum PBB yang hadir pada pertemuan Global Platform for Desaster Risk Reduction ini adalah event pertemuan PBB yang dituanrumahin di Indonesia di Bali minggu lalu, dimana pesertanya yang teregister lebih dari 7.000, 79% di antaranya hadir secara inperson," ujarnya.

Menurut Retno, acara itu tidak dapat digelar jika kondisi RI berada di bawah standar PBB. Dia menyebut pimpinan PBB pun mengapresiasi penanganan COVID di RI.

"Ini adalah sebuah event terbesar yang diselenggarakan di masa transisi antara pandemi dan endemi dan tidak mungkin dilakukan jika apa yang dicapai Indonesia di bawah standar yang mereka tetapkan, ini diakui dalam pidato deputi Sekjen PBB, dan juga presiden majelis umum PBB mengatakan bahwa pengelolaan Indonesia terkait pandemi itu sangat diapresiasi, jadi itu yang saya sampaikan kepada Saudi, jadi kalau toh ada concern berikan lah kami data," ujarnya.

Retno menyebut Saudi pun telah merespons apa yang disampaikannya. Menurutnya, Saudi akan melihat data-data di RI.

"Sejauh ini mereka akan melihat dan tadi saya sampaikan bahwa di awal-awal Juni ada rencana kunjungan Menlu Saudi Arabia, kalau rencana itu jadi dilakukan maka saya akan gunakan juga untuk membahas isu itu," ujarnya.

"Atau kalau rencana kunjungan itu tidak jadi dilakukan kesempatan yang paling dekat adalah kita akan melakukan pertemuan para Menlu G20 di awal bulan Juli di mana Menlu Saudi Arabia juga akan hadir. Jadi saya akan gunakan kesempatan untuk membahas mengenai isu itu," tutupnya.