DPRD DKI Minta Pemprov Evaluasi Anggaran Berdasarkan Rekomendasi BPK

Jakarta, law-justice.co - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait pengelolaan anggaran di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021. Oleh karena itu, DPRD DKI Jakarta mendorong Anies Baswedan dan jajarannya segera mengevaluasi pelaksanaan kegiatan anggaran sepanjang 2021 sebagai tindaklanjut rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD tahun 202.

Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik, berharap seluruh catatan yang diberikan BPK dapat menjadi acuan dan tolok ukur perbaikan kinerja jajaran Pemprov DKI dalam mengelola anggaran yang telah dialokasikan untuk tahun ini.

“Terhadap berbagai catatan yang disampaikan BPK, kiranya pihak eksekutif dapat melakukan konsolidasi internal, serta dapat menyelesaikan semua permasalahan yang ada,” ujarnya saat memimpin rapat paripurna penyerahan LHP BPK di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (31/5).

Sejumlah catatan yang disampaikan BPK antara lain masih lemahnya penggunaan rekening kas dan rekening penampungan (escrow) karena tidak memiliki dasar hukum dan tanpa melalui proses persetujuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Selanjutnya, masih lemahnya proses pendataan, penetapan, dan pemungutan pajak daerah yang mengakibatkan kekurangan pendapatan pajak pada 2021.

Lalu, kelebihan pembayaran belanja barang jasa, kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, serta masih lemahnya pencatatan aset.

Di lokasi yang sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui masih adanya kekurangan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta memastikan catatan BPK RI akan segera ditindaklanjuti untuk dijadikan acuan kinerja tahun selanjutnya.

“Saya menyadari dalam rangka perbaikan dan pengelolaan masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu Pemprov DKI akan terus melakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.