Amerika: Kebebasan Beragama India Memburuk di Tangan Nasionalis Hindu!

Jakarta, law-justice.co - Laporan Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional menyatakan bahwa kebebasan beragama di India memburuk "secara signifikan" di bawah pemerintah nasionalis Hindu.

Komisi juga merekomendasikan sanksi atas pelanggaran yang terjadi.

Mengutip AFP, ini adalah tahun ketiga berturut-turut komisi tersebut meminta India ditempatkan dalam daftar "negara-negara yang menjadi perhatian khusus”.

Rekomendasi tersebut selama ini telah membuat marah New Delhi dan hampir pasti akan ditolak oleh Departemen Luar Negeri AS.

Komisi tersebut ditunjuk untuk memberikan rekomendasi, tetapi tidak menetapkan kebijakan AS.

Untuk kasus India, komisi tersebut menunjuk pada "banyak" serangan terhadap minoritas agama, khususnya Muslim dan penganut Kristen, pada tahun 2021 ketika pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi mempromosikan "visi ideologisnya tentang negara Hindu" melalui kebijakan yang memusuhi minoritas.

Kondisi kebebasan beragama di India memburuk secara signifikan.
-Komisi AS

Ini menunjuk pada "budaya impunitas untuk kampanye nasional atas ancaman dan kekerasan oleh massa dan kelompok main hakim sendiri" dan penangkapan jurnalis dan pembela hak asasi manusia.

"Dalam pergeseran dari dua tahun terakhir, tidak ada seorang pun di panel komisi yang tidak setuju dengan rekomendasi terhadap India," ungkap anggota komisi, Anurima Bhargava, kepada wartawan.
Pemerintah India pada tahun-tahun sebelumnya dengan marah menolak temuan komisi itu dan menuduhnya bias.

Sementara itu, Presiden Joe Biden, seperti halnya Donald Trump, berusaha untuk meningkatkan hubungan dengan India. Mereka melihat tujuan bersama dalam menghadapi kebangkitan China.

Biden diperkirakan akan bertemu PM Narendra Modi bulan depan di Tokyo sebagai bagian dari pertemuan puncak empat arah "Quad" dengan Jepang dan Australia.

Ancaman dan Serangan kepada Muslim

BBC melaporkan sejumlah ancaman, ujaran kebencian dan serangan kepada kaum minoritas, utamanya Muslim. Misalnya, sebuah video viral memperlihatkan seorang pendeta Hindu diduga mengancam akan menculik dan memperkosa perempuan Muslim di negara bagian utara Uttar Pradesh.

Seorang anggota parlemen dari Partai Bharatiya Janata (BJP), partai pimpinan PM Modi, juga berpidato siapa pun yang tidak menyebut nama dewa Hindu Ram akan dipaksa meninggalkan India secepatnya.

Seorang pendeta Hindu, Yati Narsinghanand Saraswati, menyerukan umat Hindu mengangkat senjata untuk memperjuangkan keberadaan mereka.

Agustus 2021, sekelompok penganut Hindu menyerang warung makan populer yang dijalankan oleh tiga bersaudara Muslim di kota kuil Mathura, Uttar Pradesh.

Kasus kekerasan terhadap Muslim di Uttar Pradesh telah berulang kali menjadi sorotan sejak 2014, setelah Partai Bharatiya Janata Party (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi berkuasa di India.

Beberapa hari setelah kemenangan BJP, sebuah desa di Uttar Pradesh memasang poster yang meminta umat Islam untuk pergi.

Bahkan selama pandemi, para pemimpin BJP menuduh laki-laki Muslim melakukan "jihad corona" atau diduga bertindak untuk menyebarkan virus tersebut.

Seorang anggota parlemen BJP mengatakan dia akan "memastikan" umat Islam berhenti menggunakan kopiah dan memakai bubuk Sindoor, seperti yang digunakan oleh umat Hindu, apabila dia terpilih kembali. Para pemimpin Hindu juga menyerukan serangan terhadap masjid dan ulama Muslim.

Saluran berita NDTV melaporkan bahwa pernyataan ofensif yang dibuat oleh politisi ternama India, termasuk menteri dan anggota parlemen, telah meningkat dan berlipat ganda sejak pemerintah nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi berkuasa pada 2014.

Serangan pada kaum Muslim di India memicu aksi solidaritas di dunia. Di Indonesia, aksi bela Muslim India juga pernah diadakan di depan Kedubes India di Jala HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel. MUI juga mengecam Islamofobia yang terjadi di sana.