Bubarkan Diskusi Budiman-Nusron, SEMA UGM: Tak Layak Bahas Pancasila!

law-justice.co - Sebagai informasi, pada Senin (15/6) malam, aksi protes mahasiswa mewarnai jalannya diskusi Kopdar Bareng Mas Dar bertajuk “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” yang digelar di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Jogjakarta.

Penolakan tersebut dilakukan mahasiswa karena menilai para pejabat pemerintah yang hadir sebagai pembicara tidak pantas membahas nilai-nilai Pancasila, di tengah kondisi negara yang dianggap semakin menjauh dari cita-cita kerakyatan dan keadilan sosial.

Dalam forum itu hadir tiga pejabat pemerintah, yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko.

Ketua Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM, Sheron Adam Funay, menyatakan para pejabat yang hadir ke dalam acara diskusi di UGM tidak layak membicarakan nilai-nilai Pancasila, di saat masyarakat telah turun ke jalan menyuarakan keresahannya. Namun, justru pemerintah tidak merespons berbagai tuntutan yang disuarakan.

"Di kala masyarakat sudah terlalu sesak dengan kebodohan pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi di negeri ini. Rakyat di berbagai kota sudah turun ke jalan, berteriak dengan serenteng tuntutannya, tapi di mana pemerintah saat itu?," kata Sheron Adam Funay dalam keterangannya, Selasa (16/6).

"Terhinalah mereka ketika berbicara mengenai nilai-nilai Pancasila di tengah kondisi suara rakyat dibungkam, dikriminalisasi, dan kritik dianggap gangguan," sambungnya.

Dia pun mempertanyakan, mereka yang berbicara soal keadilan, kemanusian, dan kesejahteraan, tetapi justru berfoya-foya dan menghambur-hamburkan uang negara untuk program dan kunjungan luar negeri yang tidak bermanfaat.

Adam menegaskan, anggaran negara seharusnya digunakan untuk program-program yang bermanfaat, seperti pendidikan gratis, memperbaiki sekolah-sekolah, menambal defisit BPJS, dan mensubsidi BBM.

Namun, rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinilai buta terhadap kondisi sosial. Menurutnya, mereka lebih mementingkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap habis APBN dan Koperasi Desa Merah Putih yang nirmanfaat.

"Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya rezim layani? Cita-cita Pancasila atau cita-cita untuk berkuasa?" cetusnya.

Dia pun mengaku mempertanyakan kesalahan pemerintah secara langsung kepada perwakilan pemerintah yang hadir di UGM. Menurutnya, Nusron Wahid dan Sudaryono menyatakan tidak ada kesalahan yang dilakukan pemerintah.

"Bahkan, Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN mengelak mengakui adanya ratusan tanah adat yang dicuri oleh pemerintah untuk proyek food estate," uangkapnya.

Menurut Adam, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono juga mengelak mengakui krisis yang saat ini sedang terjadi, yaitu bocornya APBN akibat program kerja populis, MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.

"Tak lupa, Budiman "Sang Pengkhianat Reformasi" Sudjatmiko, Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan, menghilang ketika kami ingin mempertanyakan nasib rakyat miskin dan termarjinalkan," bebernya.

Lebih lanjut, Adam menegaskan aksi protes yang dilakukannya hanya untuk memperjuangkan bahwa Pancasila tidak seharusnya menjadi pemanis dalam forum resmi.

Sementara, nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan kedaulatan rakyat tak pernah serius mereka perjuangkan.

"Jika pemerintah terus merampas keadilan dan membiarkan perut rakyat kelaparan, jangan salahkan publik jika kesabaran ini habis. Jangan terkejut, jika dalam waktu dekat revolusi menjadi satu-satunya jalan keluar," pungkasnya