Aktivis Tionghoa Puji Pertemuan Rizal Ramli dan LaNyalla

Selasa, 19/04/2022 22:09 WIB
Pertemuan LaNyalla dan ekonom senior Rizal Ramli (iNews)

Pertemuan LaNyalla dan ekonom senior Rizal Ramli (iNews)

Jakarta, law-justice.co - Aktivi Tionghoa Lieus Sungkharisma memuji pertemuan antara ekonomi senior Rizal Ramli dengan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Dia menilai, pertemuan yang terjadi pada Minggu lalu (17/4) lalu itu sebagai pertanda baik bagi perbaikan masa depan bangsa Indonesia.

Bagi Lieus, pertemuan itu memberi harapan bagi tumbuhnya kembali semangat persatuan dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja.

“Pertemuan kedua tokoh nasional itu sangat positif bagi terbangunnya dialog antara para tokoh bangsa ini. Saya berharap pertemuan semacam ini bisa dilakukan oleh lebih banyak tokoh nasional lagi,” ujar Lieus kepada wartawan, Selasa (19/4).

Lieus mengapresiasi, kedua tokoh itu bertemu untuk membahas masalah presidential threshold (PT) yang sampai hari ini tetap berlaku 20 persen. Padahal rakyat sudah berkali-kali menggugat ketentuan PT itu ke Mahkamah Konstitusi.

“Heran saya, sampai sekarang tak satu pun gugatan masyarakat itu dikabulkan,” katanya.

Atas situasi itu, Lieus sependapat dengan Rizal Ramli bahwa yang terjadi saat ini adalah sistem presidensil yang dibuat sedemikian kuat melalui politik dagang sapi dengan bagi-bagi kursi, jabatan, illegal immunity dan lain-lain.

“Politik dagang sapi inilah yang membuat mental kebangsaan kita semakin hari semakin menjadi rusak,” ujar Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak).

Karena itu, masih kata Lieus, semua elemen masyarakat harus bersama-sama mengawal perjalanan bangsa ini. Tentunya, jika kita tidak ingin Indonesia bernasib seperi Sri Lanka atau sejumlah negara lain yang bangkrut karena pemerintahnya terlilit hutang.

“Maka kita harus terus mengajak para tokoh nasional yang masih peduli pada bangsa dan negara ini, seperti Pak Rizal Ramli dan Pak LaNyalla Mattalitti, untuk terus mengingatkan pemerintah agar stop hutang untuk alasan pembangunan dan menghentikan cara-cara represif demi untuk mempertahankan kekuasaannya,” tutupnya.

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar