Hadapi Wacana Penundaan Pemilu, Megawati Bakal Turun Gunung

Jakarta, law-justice.co - Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (DPP PDIP), Bambang Wuryanto menyatakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri memerintahkan kadernya tak lagi mengomentari wacana penundaan Pemilu 2024.

Kata dia, wacana penundaan pemilu akan ditangani langsung oleh Megawati dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto lantaran yang memainkan isu tersebut adalah tiga ketua umum partai politik lainnya.

Diketahui, ketiga ketua umum ini adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Ini sudah level para ketua umum maka ibu perintahkan kepada kita para jajaran PDIP bahwa itu sudahlah soal itu di tangan ibu ketua umum dan sekjen. Jadi, yang lain kasarnya ndak usah komentar," kata pemilik sapaan akrab Bambang Pacul itu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (21/3).

Namun, Bambang mengaku masih diperbolehkan untuk berbicara karena mengemban tugas sebagai Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu.

Sebagai informasi, sejumlah politisi PDIP menyerang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang tersirat mendukung wacana penundaan Pemilu 2024.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mempertanyakan niat Luhut menggulirkan wacana tersebut. Hasto menegaskan Presiden Joko Widodo telah menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu, kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?" kata Hasto melalui keterangan tertulis, Senin (14/3).

Serangan juga dilancarkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Putri mahkota Partai Banteng itu menyangsikan asal-usul big data yang diklaim Luhut mendukung penundaan Pemilu 2024.

Puan mengatakan PDIP juga menghimpun big data soal pendapat rakyat soal pemilu. Menurutnya, data PDIP tidak menunjukkan keinginan rakyat menunda pemilu.

"Kalau di PDI Perjuangan, kami punya data sendiri dan tidak termaksud dengan data yang disampaikan (Luhut). Itu saja," tutur Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/3).

Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu juga mempermasalahkan klaim Luhut. Bahkan, Masinton membawa permasalahan tersebut ke Rapat Paripurna DPR, Selasa (15/3).

Di hadapan seluruh fraksi, Masinton menyebut ada menteri yang memaksakan agenda pribadi untuk menunda pemilu. Dia meminta DPR turun tangan untuk mengawasi.

"Suasananya ketika ada menteri coba dikte agendanya dan itu di luar ranahnya ini ada upaya pengangkangan terhadap demokrasi," kata Masinton.