Ribuan Guru Swasta Jadi PPPK Sekolah Negeri, Persoalan Baru Muncul

Jakarta, law-justice.co - Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Alpha Amirrachman menyorot pengangkatan guru honorer sekolah swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru.

Pasalnya banyak guru dari sekolah Muhammadiyah yang berpindah menjadi guru di sekolah negeri.

Alpha mengatakan program yang dijalankan Kemendikbudristek tersebut menimbulkan kegaduhan, terutama di sekolah swasta yang bisa terancam kekurangan guru karena migrasi pengajar ke sekolah negeri.

"Saat ini sudah tercatat hampir 3 ribu guru Muhammadiyah yang diterima di program PPPK, dan ini katanya akan terus meningkat. Satu sisi mereka mengalami peningkatan pengalaman, peningkatan kesejahteraan. Namun pada saat yang sama mereka meninggalkan sekolah Muhammadiyah dan ini menimbulkan permasalahan baru," kata Alpha dalam keterangan tertulis, Selasa (11/1/2022).

Dia mengatakan banyak guru-guru dari sekolah Muhammadiyah yang lolos seleksi dan diangkat menjadi guru PPPK untuk ditempatkan di sekolah-sekolah negeri. Beberapa di antaranya bahkan berstatus kepala sekolah sehingga menimbulkan masalah baru di dunia pendidikan.

Padahal menurutnya tak mudah mencari guru pengganti untuk mengisi kekosongan tenaga pengajar di sekolah Muhammadiyah. Pihaknya juga mengklaim menderita karena kehilangan lebih dari tiga ribu pengajar ke sekolah negeri.

"Program ini akan menimbulkan distabilisasi di sekolah-sekolah swasta termasuk sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kami menderita dalam hal material dan immaterial dengan eksodus tiga ribu guru kita ke sekolah negeri," ucapnya.

Dia kemudian mengingatkan pemerintah akan kerugian program PPPK guru yang mungkin bakal dialami oleh sekolah swasta lain seperti PGRI, Tamansiswa, sekolah Katolik, Kristen, dan sekolah NU.

"Kerugian akibat program yang dijalankan tanpa memperhitungkan dampak selanjutnya bukan hanya akan mengganggu sekolah-sekolah swasta dari Muhammadiyah saja, tapi juga sekolah swasta lain," tuturnya.

Sebelumnya pemerintah membuka seleksi PPPK guru 2021 untuk mengisi kekosongan tenaga pendidik di sekolah negeri. Program PPPK guru juga disebut sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

Seleksi PPPK guru 2021 berlangsung dalam tiga tahap yang berjalan hingga pertengahan tahun 2022. Terbaru, peserta PPPK guru tahap 2 yang lolos seleksi saat ini berada dalam tahap kelengkapan dokumen untuk pengusulan Nomor Induk PPPK guru.

Dalam seleksi pertama, sebanyak 173.329 guru honorer lulus seleksi. Sementara Kemendikbud hanya membuka 506 ribu formasi untuk PPPK guru 2021.

Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudritek Nunuk Suryani terkait protes Muhammadiyah soal kekosongan guru di sekolah swasta akibat pengangkatan PPPK guru 2021. Namun, hingga berita ini ditulisu yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.