Rocky Gerung Jelaskan Kaitan PT 20% dengan Kerusakan Lingkungan

Jakarta, law-justice.co - DPR tak merevisi Undang-undang Pemilu, sehingga Presidential Treshold atau ambang batas pencalonan presiden masih pada angka 20 persen. Namun,menurut pengamat politik Rocky Gerung, PT sebesar itu punya kaitan dengan kerusakan lingkungan.

Rocky  mengatakan kerusakan akan semakin besar karena oligarki yang berkuasa saat ini  akan berkuasa kembali pada Tahun 2024. Padahal, oligarki sudah banyak merusaki lingkungan.

"Kalau tetap 20 persen, itu artinya 2024 policy yang sama yang sekarang itu akan diasuh oleh oligarki yang sama. Kerusakan lingkungan sekarang akan diperbesar dengan oligarki yang sama karena akumulasi akan bertambah terus," kata Rocky dalam diskusi daring. 

Rocky berpendapat, ambang batas merupakan peralatan politik yang tak bisa dilepaskan dengan target lingkungan yang ingin dicapai. Ketentuan ambang batas 20 persen akan menentukan siapa yang berkuasa.

Selama ambang batas masih 20 persen, kata Rocky, target Indonesia hijau di 2024 tak akan tercapai. Sebab, pemerintahan saat ini sudah di-infus oleh oligarki. Sehingga kebijakan yang menguntungkan oligarki akan dipelihara.

"Deskripsi politik kita sekarang ini menunjukkan bahwa tidak mungkin bahwa akan ada Indonesia hijau di 2024 atau 100 tahun Indonesia kalau peralatan politik tidak dibenahi dari sekarang. Nah peralatan politik itu yang kita bilang presidential threshold," ujar Rocky.

"Kemungkinan kerusakan lingkungan itu memang sudah didesain melalui kebijakan hukum yang dicicil dari awal karena pemerintah sekarang sudah diizon [diifus] oleh oligarki yang mengincar industri ekstraksi," imbuhnya.

Terkait itu, Rocky berpandangan ketentuan presidential threshold 20 persen harus dihapus. Dengan begitu, kata dia, akan ada kompetisi dan evaluasi yang seimbang. Sehingga, potensi oligarki yang berkuasa saat ini di 2024 tidak begitu saja mendapat jalan.

"Untuk itu kita dorong presidential threshold itu dibikin nol supaya ada kompetisi dan evaluasi dari oposisi," tuturnya.

Sebagai informasi, presidential threshold tengah digugat kembali ke Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini. Pihak penggugat yaitu kader Gerindra Ferry Juliantono, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, serta dua anggota DPD Bustami Zainuddin dan Fachrul Razi.

Peta sembilan fraksi di DPR terkait presidential threshold adalah Golkar, PDIP, PPP, dan NasDem menolak dihapus, kemudian PKB dan PKS minta diturunkan menjadi 10 persen, serta PAN dan Demokrat mendukung dihapus atau menjadi 0 persen.

Sementara itu, terkait oligarki, beberapa LSM dan bahkan sampai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengkritik penguasaan lahan yang dipegang oleh segelintir orang.

Anwar Abbas melontarkan kritik keras soal satu persen penduduk menguasai setengah lahan Indonesia.

"Dalam bidang pertanahan, indeks gini kita sangat memprihatinkan, 0,59. Artinya, 1 persen penduduk menguasai 59 persen lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya 99 persen itu hanya menguasai 41 persen lahan yang ada di negeri ini," kata Anwar

Kritik dari Anwar Abbas itu pun diakui oleh Presiden Joko Widodo. Ia tidak menampik bahwa separuh lahan Indonesia dikuasai hanya oleh satu persen penduduk. Namun, Jokowi menyatakan bukan dirinya yang membagikan lahan-lahan itu.

"Berkaitan dengan lahan, dengan tanah, penguasaan lahan pengusahaan tanah. Apa yang disampaikan Buya betul, tapi bukan saya yang membagi," ucap Jokowi.