Begini Respon Polri soal Jenderal Andika Tak Mau Perang di Papua

Jakarta, law-justice.co - Jenderal Andika Perkasa menginginkan ada pendekatan berbeda dalam penanganan konflik Papua.

Dia mengaku tidak mau mengedepankan pendekatan militer seperti peperangan, melainkan pendekatan sosial yang humanis.

Menanggapi itu, Mabes Polri menyatakan juga tengah menyusun pola terbaik dalam menangani masalah di Papua. Sinergitas dengan TNI akan tetap berlanjut untuk menciptakan situasi yang kondusif.

“Kita akan koordinasi lanjut nanti dengan TNI untuk susun pola yang terbaik selesaikan Papua,” kata Asops Kapolri, Irjen Pol Imam Sugianto saat dikonfirmasi, Rabu (10/11).

Imam mengatakan, Satgas Nemangkawi masih memiliki masa kerja sampai Desember 2021. sejauh ini Satgas masih bekerja sesuai standar operasi awal hingga masa tugasnya berakhir.

Pola operasi baru akan ditentukan pada awal Januari 2022 saat masa operasi satgas diperpanjang. “Tentunya dengan pola yang akan kita rumuskan Desember nanti bersama TNI,” imbuh Imam.

Diketahui, Komisi I DPR menyetujui Andika Perkasa untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun pada November 2021 ini. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid usai melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap Andika Perkasa.

“Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI,” ujar Meutya di Gedung DPR, Sabtu (6/11).

Legislator Partai Golkar ini menuturkan bahwa persetujuan Komisi I DPR terhadap Andika Perkasa menjadi Panglima TNI lantaran telah melakukan rapat internal.

Meutya menambahkan, proses selanjutnya DPR menggelar rapat paripurna pada Senin (8/11) untuk menyetujui Andika Perkasa ditetapkan sebagai Panglima TNI, sebelum selanjutnya dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).